Oase.id - Kementerian Agama (Kemenag) terus memperkuat program kemandirian pesantren melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga negara. Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Sosialisasi Program Kemandirian Pesantren Lintas Stakeholder yang digelar di Bekasi pada 28–30 November 2025.

Acara tersebut dihadiri perwakilan dari sejumlah instansi, di antaranya Kementerian Koperasi dan UKM, Bank Indonesia (Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah), BPJPH, Kementerian Desa, Bappenas, Baznas, KNEKS, serta tim dari Direktorat Pesantren.

Kegiatan ini bertujuan memetakan serta merumuskan kolaborasi program antar kementerian dan lembaga untuk mendukung kemandirian ekonomi pesantren pada 2026.

Direktur Pesantren Kemenag, Basnang Said, menegaskan pentingnya kolaborasi untuk mempercepat pembangunan ekonomi pesantren.

“Pesantren bukan hanya tanggung jawab Kemenag. Kami berharap seluruh K/L dapat memberi dukungan melalui pembinaan, pendampingan, dan bantuan tata kelola usaha,” ujarnya, Jumat (28/11/2025).

Kasubdit Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Direktorat Pesantren, Suwardi, menambahkan bahwa forum ini menjadi ruang berbagi program antar instansi agar implementasi program lebih efektif.

Menurutnya, sinergi ini ditargetkan menghasilkan rencana bersama lintas lembaga pada 2026.

Ketua Tim Ahli Kemandirian Pesantren, Bayu Endro Winarko, menyebut program kemandirian pesantren sebagai salah satu prioritas Kementerian Agama.

“Melalui sinergi program, dampak pemberdayaan bisa dirasakan lebih cepat dan membentuk ekosistem pesantren yang mandiri,” katanya.

Sejumlah peserta juga menyampaikan apresiasi. Perwakilan Bank Indonesia, Anna Setyawati, menyatakan bahwa selama ini banyak program pemberdayaan pesantren berjalan sendiri-sendiri sehingga diperlukan koordinasi terpadu.

Hal serupa disampaikan perwakilan KNEKS, Rizki Anggun, yang berharap program seperti Micro Business Group dan akselerasi koperasi pesantren dapat segera dilaksanakan secara masif.

Dukungan juga datang dari Bappenas. Perwakilan lembaga tersebut, Khairun Nisa, menyebut pengembangan ekonomi pesantren selaras dengan strategi penguatan ekonomi syariah nasional.

Kegiatan ditutup dengan penegasan pentingnya keberlanjutan program. Suwardi menyatakan bahwa tindak lanjut konkret diperlukan agar percepatan kemandirian pesantren dapat berjalan lebih terstruktur.

(ACF)