Oase.id - Arab Saudi telah memberikan bantuan kepada para jemaah haji Pakistan yang terlantar akibat penundaan oleh operator tur swasta, dengan mengizinkan 10.000 orang dari mereka yang awalnya dilarang untuk melaksanakan haji.

Kementerian Agama mengonfirmasi bahwa terobosan ini terjadi setelah Wakil Perdana Menteri Ishaq Dar berbicara dengan Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan.

Sebelumnya, operator swasta Pakistan melewatkan tenggat waktu penting pada bulan Februari untuk pembayaran dan perjanjian layanan, yang mengakibatkan hampir 77.000 dari 179.210 kuota jemaah haji Pakistan didiskualifikasi. Pengecualian massal tersebut memicu protes yang meluas dan mendorong penyelidikan federal.

Para pejabat mengatakan pembatalan keputusan Arab Saudi tersebut menyoroti persahabatan dekat antara kedua negara. Wakil Perdana Menteri Dar memuji "perhatian khusus" Kerajaan terhadap jamaah Pakistan.

Lebih dari 77.000 jamaah haji swasta Pakistan telah dicegah untuk melakukan perjalanan ke Arab Saudi untuk haji 2025 setelah operator tur gagal memenuhi tenggat pemesanan yang penting.

Krisis ini bermula dari serangkaian kesalahan administratif, ketidaksepakatan kebijakan, dan keterlambatan logistik.

Meskipun ada perjanjian bilateral yang jelas ditandatangani pada bulan Desember 2024 antara Pakistan dan Arab Saudi, yang mewajibkan penyelesaian semua pemesanan haji paling lambat tanggal 14 Februari 2025, sebagian besar operator swasta tidak memenuhi tenggat waktu.

Akibatnya, kuota haji swasta Pakistan dipotong drastis, sehingga hanya tersisa 12.500 jemaah yang diizinkan untuk melanjutkan perjalanan di bawah skema swasta.

Perdana Menteri Shehbaz Sharif telah meluncurkan penyelidikan resmi atas kegagalan tersebut, di tengah meningkatnya seruan untuk akuntabilitas. Kantor Perdana Menteri menggambarkan situasi tersebut sebagai "sangat disesalkan," terutama bagi ribuan peziarah yang telah mempersiapkan diri untuk perjalanan suci tersebut.

Apa yang Salah?

Penyelenggara haji dan orang dalam industri telah menunjuk delapan faktor utama yang berkontribusi terhadap bencana tersebut:

• Keterlambatan Alokasi Tenda dan Lahan di Mekkah
• Batas Waktu Pemesanan Awal dari Saudi
• Kebingungan atas Persyaratan Pendaftaran Ulang
• Peluncuran Kebijakan yang Tidak Sesuai Antar Kementerian
• Pembatasan Mata Uang Asing
• Pemadaman Sistem Teknis
• Ketidaklayakan Beberapa Warga Negara Pakistan di Luar Negeri
• Persyaratan Valuta Asing di Muka sebesar 38%

Operator dilaporkan menunggu pembayaran dari para jemaah 
meskipun Bank Negara Pakistan telah mengizinkan transfer valuta asing sejak Januari. Penundaan tersebut terbukti merugikan, yang secara efektif menyebabkan mereka kehilangan slot haji yang dialokasikan ketika pemesanan tidak diselesaikan tepat waktu.

Upaya menit terakhir oleh Menteri Agama Sardar Muhammad Yousaf untuk mendapatkan perpanjangan dari otoritas Saudi tidak berhasil.

Dengan semakin dekatnya waktu penyelesaian, penyelenggara haji kini mendesak pemerintah untuk mengintensifkan keterlibatan diplomatik dengan pejabat Saudi untuk menegosiasikan kesempatan kedua. Namun, kepercayaan telah terkikis, dan Arab Saudi telah mulai menyelesaikan persiapan logistik untuk haji.

Insiden ini menandai pertama kalinya dalam sejarah Pakistan bahwa sejumlah besar jamaah haji swasta dihalangi untuk melaksanakan haji, yang memicu kesedihan bagi calon jamaah dan badai politik di dalam negeri.(TII)

(ACF)