JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kesiapannya untuk mematuhi Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana lainnya yang baru saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. UU ini disahkan setelah melalui proses panjang selama 18 tahun.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa sebagai lembaga penegak hukum, KPK tunduk dan taat pada seluruh ketentuan perundangan yang berlaku. “KPK sebagai pelaksana undang-undang,” ujar Budi kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Menurut Budi, pengesahan RUU Perampasan Aset ini sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi yang dijalankan KPK. Ia menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya berfokus pada proses penegakan hukum pidana, tetapi juga pada optimalisasi pemulihan keuangan negara.
KPK akan melakukan kajian mendalam terhadap setiap pasal dalam UU tersebut untuk memahami irisan langsungnya dengan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi. “Karena memang pada prinsipnya dalam penanganan tindak pidana korupsi, KPK juga concern soal itu, concern soal optimalisasi asset recovery,” tuturnya.
Budi mencontohkan, dalam setiap penindakan kasus korupsi, KPK berupaya melakukan pemulihan aset, baik melalui pidana uang pengganti maupun dengan menjerat tersangka menggunakan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). “Bahkan KPK sering kali tidak berhenti dengan pengenaan tindak pidana korupsi saja, tapi kemudian jika memang ada unsur-unsur penyembunyian, pengalihbentukan hasil dari tindak pidana korupsi, KPK juga tidak segan untuk masuk menggunakan pasal TPPU,” imbuhnya.
Pengesahan UU Perampasan Aset ini dilakukan dalam rapat paripurna DPR yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani, didampingi para Wakil Ketua DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Puan Maharani menyatakan bahwa pengesahan UU ini dilakukan tanpa paksaan dan merupakan sebuah pencapaian setelah penantian selama 18 tahun.









