Nasional

DPR dan Kemhan Bentuk Pokja untuk Revisi UU Pertahanan Negara

Komisi I DPR RI bersama Kementerian Pertahanan akan membentuk kelompok kerja untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

DPR dan Kemhan Bentuk Pokja untuk Revisi UU Pertahanan Negara
Foto: Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono (Anggi Muliawati/detikcom)

Jakarta – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berencana membentuk kelompok kerja (pokja) bersama Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk membahas penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Langkah ini diambil mengingat UU Pertahanan yang berlaku saat ini dirasa perlu dikaji ulang agar selaras dengan perkembangan situasi keamanan dan kebutuhan pertahanan Indonesia.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyatakan bahwa revisi UU Pertahanan akan mengevaluasi strategi pertahanan negara dalam menghadapi tantangan global. Selain itu, koordinasi antar kementerian dan lembaga juga menjadi sorotan untuk memastikan seluruh unsur pertahanan dapat bekerja secara terpadu dengan pembagian tanggung jawab yang jelas.

“Dalam revisi ini, kita perlu melihat kembali apakah strategi pertahanan negara sudah cukup menjawab tantangan saat ini, termasuk konsep pertahanan defensif aktif,” ujar Dave Laksono kepada wartawan pada Jumat (20/11/2026).

Dave menjelaskan bahwa Komisi I DPR telah berdiskusi dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengenai rencana penyempurnaan UU tersebut. Tahap awal akan diawali dengan pembentukan pokja yang melibatkan tim ahli dari Kemhan dan Komisi I DPR RI untuk mendalami materi yang perlu diperbarui. Pembahasan ini masih berada dalam tahap awal dan belum memasuki pembahasan revisi secara formal.

Lebih lanjut, Dave menekankan bahwa revisi UU Pertahanan harus diarahkan untuk memperkuat kemampuan Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan menghadapi berbagai tantangan ke depan. Oleh karena itu, proses penyusunannya perlu dilakukan secara matang dengan mempertimbangkan kepentingan nasional demi terciptanya sistem pertahanan yang kuat, modern, dan mampu melindungi seluruh wilayah Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin telah bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, di Gedung DPR RI. Dalam pertemuan tersebut, Sjafrie menyampaikan niatnya untuk berkonsultasi dan bertukar pikiran guna memperbaiki serta menyempurnakan Undang-Undang Pertahanan.

“Saya hari ini datang ke DPR RI, tapi kebetulan ini tempatnya ada gedung MPR juga. Saya berniat bertemu dengan Koordinator Polkam dari DPR RI yang membawahi pertahanan, yaitu Pak Sufmi Dasco. Saya juga mempunyai kepentingan untuk berkonsultasi dengan Ketua Komisi I DPR RI. Untuk apa? Adalah untuk tukar pikiran di dalam memperbaiki dan menyempurnakan Undang-Undang Pertahanan,” ungkap Sjafrie setelah pertemuan, Kamis (19/11).

Sjafrie mengemukakan bahwa Undang-Undang Pertahanan Nomor 3 Tahun 2002 yang telah berusia 24 tahun belum pernah mengalami penyempurnaan, berbeda dengan Undang-Undang TNI yang sudah direvisi. Ia menilai terdapat beberapa aspek dalam UU Pertahanan yang seharusnya dikerjakan saat ini namun tertinggal jika masih menggunakan aturan dari tahun 2002.

“Undang-Undang Pertahanan yang Nomor 3 Tahun 2002 itu sudah lama sekali, 24 tahun, belum mengadakan satu penyempurnaan. Sedangkan Undang-Undang TNI sudah kita lakukan revisi,” ucapnya. “Beberapa hal yang berkaitan dengan perkembangan di Undang-Undang Pertahanan yang seharusnya dikerjakan sekarang, itu ada ketinggalan kalau kita pakai Undang-Undang Pertahanan yang menggunakan tahun 2002. Oleh karena itu, saya datang ke Pak Sufmi Dasco untuk menyatakan niat itu dan disambut dengan baik dengan rencana kami akan mengadakan satu rencana revisi,” lanjut Sjafrie.