Upaya membangun habitat kedua bagi badak Jawa di luar Taman Nasional Ujung Kulon kembali mencuat, memicu perdebatan yang meluas dari isu konservasi hingga ranah politik. Namun, gagasan ini bukanlah hal baru. Penelitian dan rekomendasi dari para ahli sudah muncul sejak empat dekade lalu, menunjukkan bahwa persoalan ini telah dibicarakan jauh sebelum kontroversi terkini mengemuka.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sempat menyatakan bahwa wacana pembangunan habitat kedua badak Jawa sudah ada sejak 1980-an. Penelusuran lebih lanjut menemukan jejak penelitian Prof. Rudolph Schenkel dan Lotte Schenkel-Hulliger dari Swiss yang diterbitkan pada 1969. Penelitian ini mengkaji ekologi dan perilaku badak Jawa di Ujung Kulon pada 1967-1968.
Pada 1982, Schenkel memberikan rekomendasi penting: memindahkan sekitar 10 ekor badak Jawa ke lokasi lain, kemungkinan di Sumatera bagian selatan, guna membangun populasi kedua yang layak secara ekologis dan mampu berkembang biak. Rekomendasi ini muncul setelah adanya dugaan kematian sejumlah individu badak akibat wabah penyakit pada tahun yang sama, menyoroti kerentanan populasi yang terkonsentrasi di satu kawasan.
Gagasan mencari habitat alternatif ini juga diperkuat oleh penelitian Haerudin R. Sajudin dan Benny Djaja dari Universitas Nasional pada 1982-1983. Beberapa lokasi seperti Pulau Panaitan dan Taman Suaka Margasatwa Way Kambas di Lampung sempat dipertimbangkan. Namun, isu perburuan liar dan keamanan kawasan menjadi kendala signifikan di Way Kambas. Perluasan persebaran alami ke Gunung Honje juga menjadi opsi, meski berbeda dengan pembangunan populasi kedua di kawasan terpisah.
Alas Purwo dan Perbedaan Ekologi
Kini, Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi disebut sebagai calon habitat alternatif. Alasan utama yang dikemukakan adalah antisipasi terhadap ancaman bencana alam seperti tsunami dan letusan Gunung Anak Krakatau yang berdekatan dengan Ujung Kulon. Ketergantungan seluruh populasi badak Jawa pada satu kawasan memang menyimpan risiko besar.
Namun, perbedaan karakter ekologi antara Alas Purwo dan Ujung Kulon menjadi perhatian utama. Diperlukan kajian mendalam mengenai kesesuaian vegetasi, ketersediaan pakan, sumber air, daya dukung habitat, potensi interaksi dengan satwa lain, serta kesiapan pengamanan kawasan. Kesiapan badak untuk beradaptasi di lingkungan baru juga tidak kalah penting.
Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa pemilihan habitat kedua bukanlah keputusan sederhana. Rekomendasi Schenkel pada 1982 pun mensyaratkan pemulihan populasi di Ujung Kulon dan kajian menyeluruh terhadap lokasi baru. Pertanyaan mendasar adalah apakah Alas Purwo mampu memenuhi seluruh kebutuhan biologis dan ekologis badak Jawa.
Jangan Terjebak Prasangka Politik
Perdebatan mengenai habitat kedua badak Jawa belakangan ini kerap diwarnai nuansa politik, terutama setelah Hashim Djojohadikusumo menyampaikan gagasannya. Sikap kritis terhadap pernyataan orang dekat kekuasaan memang penting, mengingat isu ini menyangkut kepentingan publik, kelestarian lingkungan, dan masa depan spesies langka.
Namun, kecurigaan tidak semestinya mendahului pembuktian. Menghubungkan gagasan konservasi dengan potensi kepentingan pertambangan, misalnya, membutuhkan bukti yang kuat. Tanpa itu, perdebatan berisiko bergeser dari substansi konservasi menjadi pertarungan prasangka politik.
Pernyataan Hashim, atau siapa pun yang menyampaikannya, semestinya diuji melalui pertanyaan ilmiah yang mendasar. Apakah ancaman bencana alam cukup menjadi alasan tunggal? Apakah Alas Purwo memenuhi persyaratan ekologis? Adakah kajian ilmiah yang mendukung pemilihan lokasi tersebut? Bagaimana rencana pemindahan, adaptasi, dan perlindungan populasinya?
Kritik ilmiah yang membangun justru akan membuat persoalan ini menjadi lebih terang. Tidak perlu membela gagasan semata-mata karena siapa yang menyampaikannya, namun juga tidak perlu menolaknya hanya karena latar belakang penyampainya. Kelestarian badak Jawa harus menjadi prioritas utama, didukung oleh kajian ilmiah yang transparan dan pengawasan publik yang ketat.









