Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan Undang-Undang (UU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani di gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026).
Meskipun telah disahkan, UU Perampasan Aset ini belum dapat langsung diterapkan. Berdasarkan Pasal 74 UU tersebut, undang-undang ini baru akan mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan dan setelah terbentuknya badan baru yang diatur dalam UU tersebut.
Perampasan Aset Pelaku Tanpa Putusan Hakim
Salah satu poin krusial dalam UU Perampasan Aset adalah memungkinkan dilakukannya perampasan aset tidak hanya berdasarkan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, tetapi juga tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3.
Jenis Tindak Pidana yang Asetnya Bisa Dirampas Tanpa Vonis
Pasal 4 UU Perampasan Aset merinci jenis tindak pidana yang aset pelakunya dapat dirampas. Selain tindak pidana korupsi, perampasan aset juga dapat dilakukan terhadap tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi atau berdampak luas pada perekonomian masyarakat.
Jenis Aset yang Bisa Dirampas
UU ini juga mengatur jenis aset yang dapat dirampas. Meliputi aset hasil tindak pidana, aset yang digunakan sebagai alat atau sarana kejahatan, aset hasil temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana. Selain itu, aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana dapat dirampas untuk membayar kerugian negara, dengan mempertimbangkan prinsip kewajaran dan keseimbangan.
Perampasan Aset Tanpa Vonis untuk Kasus Tertentu
Perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana dapat dilakukan jika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau pelaku tidak diketahui keberadaannya maupun identitasnya. Namun, ketentuan ini hanya berlaku untuk aset bernilai paling sedikit Rp 1.000.000.000, dan nilai minimum ini dapat diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.
Perampasan Aset Tidak Menghapus Pidana Pelaku
Penting untuk dicatat bahwa perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku itu sendiri. Hal ini diatur dalam Pasal 7 UU Perampasan Aset.
Pembentukan Dua Badan Baru
UU ini juga mengatur pembentukan dua badan baru yang akan dibentuk oleh Presiden. Satu badan akan bertanggung jawab atas pengelolaan aset (Pasal 53), sementara badan lainnya akan bertugas melakukan pengawasan terhadap perampasan dan pengelolaan aset (Pasal 61).
Tidak Berlaku Surut
Pasal 72 UU Perampasan Aset menegaskan bahwa perampasan dan pengelolaan aset hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang ini diberlakukan, artinya UU ini tidak berlaku surut.









