Nasional

UU Perampasan Aset Disahkan, Aset Penipu dan Travel Bodong Bisa Disita

DPR RI mengesahkan UU Perampasan Aset. UU ini memungkinkan penyitaan aset pelaku tindak pidana, termasuk travel bodong, demi mengembalikan kerugian korban.

UU Perampasan Aset Disahkan, Aset Penipu dan Travel Bodong Bisa Disita
Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra (Dwi Rahmawati/detikcom)

Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, mengonfirmasi pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang baru. UU ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk merampas aset hasil kejahatan, termasuk yang berasal dari praktik penipuan seperti travel bodong, demi memulihkan kerugian para korban.

Menurut Soedeson, UU Perampasan Aset ini mencakup dua aspek utama: tindak pidana dan non-tindak pidana. Melalui mekanisme perampasan aset terkait tindak pidana, negara berhak menyita seluruh aset pelaku. Hal ini dapat dilakukan bahkan jika aset yang disita bukan murni hasil kejahatan, asalkan hasil kejahatan yang telah disita belum cukup untuk menutupi kerugian keuangan negara.

Lebih lanjut, undang-undang ini juga memungkinkan perampasan aset dalam kasus di mana pelaku tidak dapat diadili karena meninggal dunia, melarikan diri, atau mengalami sakit permanen. Dalam kondisi tersebut, meskipun persidangan tidak dapat dilanjutkan, hasil dari tindak pidana tetap dapat dirampas untuk kepentingan negara.

UU Perampasan Aset juga mengatur perampasan aset dari berbagai tindak pidana lain, seperti narkotika, penyelundupan manusia dan senjata, serta terorisme. Pengaturan ini diperluas untuk mencakup penipuan, penggelapan, dan perbuatan curang yang menimbulkan kerugian luas bagi masyarakat.

Soedeson memberikan contoh kasus koperasi bodong yang menghimpun dana masyarakat namun kemudian menggelapkan atau melarikan dana tersebut, serta biro perjalanan fiktif atau travel bodong yang mengumpulkan dana untuk ibadah namun tidak memenuhi kewajibannya. Dalam kasus seperti ini, aset para pelaku wajib dirampas untuk dikembalikan kepada para korban.

Ia menilai, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama belum memadai untuk memulihkan kerugian masyarakat akibat kejahatan tersebut. Meskipun pelaku dapat dipidana penjara, aset hasil penipuan yang masih dikuasai pelaku belum tentu dapat dikembalikan kepada korban. Dengan UU baru ini, aset hasil penipuan dan penggelapan dapat disita sepanjang perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi masyarakat luas.

Soedeson menegaskan bahwa kewenangan negara dalam merampas aset tetap dibatasi oleh mekanisme pengadilan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan atas kewenangan besar yang diberikan kepada aparat penegak hukum. Ia menekankan, “Jadi tidak ada satu pun yang dapat dirampas demikian saja tanpa proses pengadilan. Dirampas harus izin pengadilan, disita harus izin pengadilan.”

Pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi UU ini dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani. Rapat tersebut dihadiri oleh para Wakil Ketua DPR dan anggota Komisi III DPR, menandai perjalanan panjang pembahasan undang-undang penting ini.