Nasional

UU Perampasan Aset Disahkan, Ini Daftar Kejahatan yang Asetnya Bisa Disita

DPR mengesahkan UU Perampasan Aset yang mencakup berbagai tindak pidana, mulai dari korupsi, narkotika, terorisme, hingga judi online dan investasi bodong.

UU Perampasan Aset Disahkan, Ini Daftar Kejahatan yang Asetnya Bisa Disita
Ilustrasi Korupsi (Edi Wahyono/detikcom)

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang (UU) tentang Perampasan Aset yang juga mencakup tindak pidana selain korupsi. Pengesahan ini membuka jalan bagi penyitaan aset pelaku kejahatan yang dinilai merugikan masyarakat.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa UU ini tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi, tetapi juga kejahatan lain yang berdampak luas. “Undang-Undang Perampasan Aset ini selain tindak pidana korupsi, dia juga ada tindak pidana lain yang biasanya itu sangat-sangat merugikan rakyat,” ujar Dasco di gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026).

Beberapa contoh tindak pidana yang aset pelakunya dapat disita berdasarkan UU ini meliputi penipuan terkait kripto, investasi bodong, travel umrah yang bermasalah, hingga aset para bandar judi online. “Jadi misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset,” imbuhnya.

Merujuk pada Pasal 4 UU Perampasan Aset, perampasan aset dapat dilakukan baik berdasarkan putusan pidana maupun tanpa putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu, pelaku tindak pidana korupsi juga dapat dijatuhi pidana mati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (3) merinci tindak pidana lain yang asetnya dapat dirampas, yaitu:

  • Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
  • Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.
  • Tindak pidana penyelundupan manusia.
  • Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
  • Tindak pidana perdagangan orang.
  • Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Meskipun telah disahkan, UU Perampasan Aset ini baru akan berlaku efektif 12 bulan setelah diundangkan. Pemberlakuan ini juga mensyaratkan terbentuknya Badan Pengelolaan Aset dan Badan Pengawasan Perampasan Aset. Penting untuk dicatat bahwa UU ini tidak berlaku surut, artinya hanya akan dikenakan pada tindak pidana yang terjadi setelah undang-undang tersebut berlaku.