Nasional

Mahfud MD Ingatkan Batas Waktu Pengajuan Cawapres Pengganti Gibran

Mahfud MD mengingatkan Presiden Prabowo Subianto dan Pimpinan MPR RI terkait batas waktu pengajuan nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka agar sidang MPR tidak dianggap tidak sah.

Mahfud MD Ingatkan Batas Waktu Pengajuan Cawapres Pengganti Gibran
Foto: Mahfud Md (Jauh Hari Wawan S/detikJogja)

JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md menyoroti potensi kendala waktu dalam penyelenggaraan sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk pemilihan wakil presiden pengganti. Menurut Mahfud, sidang yang dijadwalkan pada 9 Desember 2026 berpotensi tidak dapat dilaksanakan atau dianggap tidak sah jika Presiden Prabowo Subianto belum menyerahkan dua nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Mahfud menyampaikan analisisnya melalui akun media sosial X pribadinya, @mohmahfudmd. Ia menekankan pentingnya perhatian serius dari Presiden RI dan Pimpinan MPR RI terhadap persoalan tenggat waktu ini. Berdasarkan aturan yang ada, nama calon pengganti wapres harus diserahkan paling lambat 14 hari kerja sebelum sidang MPR diselenggarakan.

“Kepada Yang terhormat Presiden RI dan Pimpinan MPR RI. Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026,” tulis Mahfud.

Mahfud menjelaskan bahwa UUD 1945 mengatur pengajuan calon pengganti wapres dilakukan 14 hari sebelum sidang MPR. Namun, ia merujuk pada Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) serta Tata Tertib (Tatib) MPR yang secara spesifik menegaskan bahwa yang dimaksud ‘hari’ dalam ketentuan tersebut adalah ‘hari kerja’, bukan hari kalender.

Oleh karena itu, Mahfud menyarankan agar Sidang MPR sebaiknya ditunda. Penundaan ini diperlukan agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR, yaitu 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden. Ia mencontohkan, jika Presiden menyampaikan nama calon setelah kembali dari kunjungan ke RRC, maka perhitungan 14 hari kerja harus dimulai sejak tanggal penyerahan tersebut.

“Sehingga jika Presiden menyampaikan nama begitu pulang dari RRC maka harus dihitung mundur 14 hari kerja sejak penyerahannya,” tutur dia. Mahfud menilai penyesuaian waktu dengan 14 hari kerja ini lebih aman dan penting untuk kehati-hatian agar tidak menimbulkan masalah politik baru. Rentang waktu 14 hari kerja ini, menurutnya, harus tetap berada dalam rentang waktu 60 hari sejak Gibran menyatakan mundur.

Ketentuan mengenai waktu pelaksanaan paripurna pemilihan dan pelantikan wapres memang diatur dalam Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib. Pasal 136 ayat 1 peraturan tersebut menyatakan bahwa Presiden mengusulkan dua nama calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada Pimpinan MPR paling lama 14 hari sebelum penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR.