Nasional

KPK Dalami Dugaan Dana Kecamatan Klaten untuk Event HUT, Bupati Nonaktif Diperiksa

KPK mengusut dugaan penggunaan dana kecamatan di Klaten untuk membayar EO HUT Kabupaten oleh Bupati nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo. Penyelidikan masih berlangsung.

KPK Dalami Dugaan Dana Kecamatan Klaten untuk Event HUT, Bupati Nonaktif Diperiksa
Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo (dok.Pradita Utama/detikfoto)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan penyalahgunaan anggaran di tingkat kecamatan Klaten yang diduga dialihkan untuk membayar penyelenggara acara (event organizer/EO) perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Klaten. Dugaan ini melibatkan Bupati Klaten nonaktif, Hamenang Wajar Ismoyo (HWI).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa proses pengadaan EO untuk perayaan HUT tersebut diduga tidak melalui mekanisme lelang yang semestinya. “Dalam perayaan tersebut, diduga proses pengadaan event organizer-nya atau penyelenggara kegiatan ini juga diduga ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan,” ujar Budi kepada wartawan pada Kamis (19/11/2026).

Besaran biaya yang dikeluarkan untuk jasa EO tersebut masih dalam pendalaman KPK, termasuk mengenai sumber anggaran yang berasal dari pihak kecamatan. “Ini secara teknis dan proseduralnya itu seperti apa, semuanya didalami dalam rangkaian kegiatan pemeriksaan pada pekan ini,” tambah Budi.

Budi merinci bahwa anggaran yang diduga dipakai dari masing-masing kecamatan berkisar Rp 50 juta per camat. Namun, ia menekankan bahwa jumlah pastinya masih akan terus diselidiki lebih lanjut. “Masing-masing kecamatan di antaranya ada yang berkisar di angka 50 juta,” ungkapnya.

Mengenai mekanisme teknis penyaluran dana tersebut, Budi menyatakan akan didalami lebih lanjut. “Untuk teknisnya, tentu nanti akan diperdalam lagi apakah langsung dari Bupati kepada setiap camat atau kemudian nanti ada pihak-pihak lain yang bertindak sebagai perantara,” pungkasnya.

Sebelumnya, KPK juga telah menyatakan tengah mengusut dugaan korupsi lain di Pemerintah Kabupaten Klaten yang terjadi sebelum era Bupati nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo. Pendalaman ini dilakukan saat KPK memeriksa Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Klaten, Mahanni Yulindha Pratiwi.

“Ini kaitannya dengan dugaan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini,” ungkap Jubir KPK Budi Prasetyo di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/11).

Budi menambahkan bahwa penyidik KPK masih terus menelusuri kemungkinan dugaan praktik penerimaan yang dilakukan oleh Bupati tersebut juga terjadi di era-era sebelumnya. “Termasuk penyidik juga masih akan terus menelusuri apakah dugaan praktik penerimaan yang dilakukan oleh Bupati ini juga diduga terjadi di era-era sebelumnya atau seperti apa, semuanya masih akan terus dilakukan penelusuran oleh penyidik sehingga kita tunggu perkembangan dari penyidikan perkara ini,” imbuhnya.

Dalam kasus yang berbeda, KPK telah menetapkan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo sebagai tersangka dalam kasus suap terkait perubahan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). KPK mengungkapkan bahwa Hamenang meminta BPK untuk menghapus temuan dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) mengenai kelebihan pembayaran honorarium.

Tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut, yaitu:

  • Hamenang Wajar Ismoyo (HWI) selaku Bupati Klaten periode 2025-2030.
  • Ahmad Luthfi H Rahmatullah (ALU) selaku Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Jawa Tengah (Jateng).
  • Muhammad Amin Wahyu Utomo (MAW) selaku pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative.