Nasional

UU Perampasan Aset Diharapkan Hentikan Koruptor Nikmati Hasil Kejahatan

Pengamat hukum menyambut UU Perampasan Aset yang baru disahkan, berharap regulasi ini menghentikan koruptor menikmati hasil kejahatan dan mengembalikan kekayaan negara.

UU Perampasan Aset Diharapkan Hentikan Koruptor Nikmati Hasil Kejahatan
Ilustrasi koruptor (Edi Wahyono/detikcom).

JAKARTA – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI disambut baik oleh Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho. Ia menilai regulasi ini menjadi momentum penting untuk mengubah paradigma pemberantasan korupsi yang selama ini dinilai terlalu berfokus pada hukuman penjara.

Hardjuno menjelaskan bahwa fokus utama pemberantasan korupsi seharusnya tidak hanya pada lamanya hukuman penjara bagi pelaku, melainkan juga pada pengembalian kekayaan hasil kejahatan kepada negara. Ia menyoroti fenomena di mana koruptor yang telah menjalani hukuman penjara masih dapat menikmati kekayaan hasil kejahatannya, bahkan setelah bebas, atau dinikmati oleh keluarga serta pihak lain.

“Selama ini kita terlalu fokus pada berapa tahun koruptor dihukum penjara, tetapi sering lupa menghitung berapa banyak uang hasil korupsi yang benar-benar berhasil dikembalikan. Seorang koruptor bisa saja menjalani hukuman, tetapi setelah bebas masih menikmati kekayaan hasil kejahatannya. Bahkan, kekayaan itu bisa dinikmati keluarganya atau pihak lain. Paradigma seperti ini harus diakhiri,” kata Hardjuno, Kamis (19/11/2026).

Menurutnya, hukuman penjara saja tidak memberikan efek jera yang optimal karena pelaku kejahatan masih dapat mempertahankan keuntungan ekonomi dari perbuatannya. Oleh karena itu, penegakan hukum melalui UU Perampasan Aset diharapkan dapat memastikan bahwa korupsi tidak lagi menjadi kejahatan yang menguntungkan.

Meskipun menyambut baik pengesahan UU Perampasan Aset, Hardjuno mengingatkan bahwa masih ada beberapa ketentuan yang berpotensi menjadi objek kajian dan pengujian hukum lebih lanjut. Hal ini terutama berkaitan dengan perlindungan hak milik, kepastian hukum, serta kewenangan negara dalam merampas aset.

“Sebagai akademisi, saya melihat masih ada ruang perdebatan terhadap sejumlah ketentuan dalam undang-undang ini. Seluruh elemen masyarakat memiliki hak konstitusional untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi apabila menilai ada norma yang bertentangan dengan UUD 1945. Apalagi masih tersedia waktu sekitar satu tahun sebelum undang-undang ini berlaku efektif. Masa transisi tersebut perlu dimanfaatkan untuk mengkaji dan menyempurnakan kesiapan pelaksanaannya,” ujarnya.

Hardjuno menegaskan bahwa perampasan aset harus memastikan kekayaan hasil kejahatan tidak dapat dinikmati oleh pelaku maupun pihak lain. Aset yang telah dialihkan kepada keluarga, dititipkan kepada orang lain, atau disembunyikan melalui perusahaan, tetap dapat dirampas sepanjang terbukti berasal dari tindak pidana.

Namun, ia menekankan pentingnya perlindungan hak pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik. “Kalau seorang koruptor meninggal dunia, bukan berarti uang hasil korupsinya otomatis menjadi warisan yang boleh dinikmati keluarganya. Yang harus dilihat adalah asal-usul hartanya. Kalau terbukti berasal dari korupsi, aset itu tetap harus bisa dirampas. Tetapi jangan sampai harta keluarga yang diperoleh secara sah ikut dirampas tanpa dasar pembuktian,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hardjuno menyoroti pembentukan badan pengelola aset rampasan dan badan pengawas perampasan aset. Ia berharap kedua lembaga ini memiliki pembagian kewenangan yang jelas, beroperasi secara transparan, dan tidak terjadi tumpang tindih dengan institusi penegak hukum yang sudah ada.

“Jangan sampai kita berhasil merampas aset koruptor, tetapi kemudian aset itu justru menjadi sumber penyimpangan baru dalam pengelolaannya. Masyarakat harus bisa mengetahui berapa nilai aset yang dirampas dan ke mana hasilnya digunakan,” katanya.