Nasional

UU Perampasan Aset Disahkan: Ini 8 Poin Krusial yang Perlu Anda Ketahui

DPR RI sahkan UU Perampasan Aset setelah 18 tahun berproses. Ketahui 8 poin pentingnya, termasuk perampasan tanpa vonis hakim dan jenis aset yang bisa disita.

UU Perampasan Aset Disahkan: Ini 8 Poin Krusial yang Perlu Anda Ketahui
Rapat paripurna pengesahan UU Perampasan Aset (Foto: ANTARA FOTO/Fauzan)

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) tentang Perampasan Aset yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi dan Kejahatan Lainnya. Pengesahan ini merupakan puncak dari proses legislasi yang telah berlangsung selama 18 tahun.

Rapat paripurna DPR yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani ini dilaksanakan di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026). Turut hadir pula Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati dalam forum tersebut.

“Seperti sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR bahwa RUU ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang, alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita akan putuskan dan sahkan jadi undang-undang,” ujar Puan Maharani, menekankan bahwa pengesahan dilakukan tanpa paksaan dan merupakan sebuah pencapaian yang patut disyukuri.

8 Poin Penting dalam UU Perampasan Aset

Undang-undang baru ini membawa sejumlah ketentuan signifikan terkait perampasan aset. Berikut adalah delapan poin krusial yang diatur:

1. Perampasan Aset Tanpa Putusan Hakim

Pasal 3 UU Perampasan Aset mengatur bahwa perampasan aset dapat dilakukan berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku. Namun, ketentuan baru yang menonjol adalah kemungkinan perampasan aset dilakukan tanpa perlu adanya putusan pidana terhadap pelaku.

2. Jenis Tindak Pidana yang Asetnya Bisa Dirampas Tanpa Vonis

Pasal 4 menjelaskan bahwa perampasan aset, baik dengan atau tanpa putusan pidana, dapat dilakukan terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu, ketentuan ini juga berlaku untuk tindak pidana lain seperti narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi atau berdampak luas pada perekonomian masyarakat.

3. Jenis Aset yang Dapat Dirampas

Menurut Pasal 5, aset yang dapat dirampas meliputi hasil tindak pidana, termasuk yang telah dialihkan atau dikonversikan menjadi kekayaan pribadi, serta aset yang digunakan sebagai alat atau sarana kejahatan. Aset lain yang sah milik pelaku juga dapat dirampas untuk menutupi kerugian negara, dengan mempertimbangkan prinsip kewajaran dan keseimbangan. Jika aset yang dialihkan telah difungsikan sebagai fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum, perampasannya tidak akan mengubah fungsinya agar tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

4. Aset Pelaku Pidana yang Bisa Dirampas Tanpa Vonis

Pasal 6 merinci kondisi di mana perampasan aset dapat dilakukan tanpa putusan pidana. Ini mencakup kasus tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, tidak diketahui identitasnya, atau tidak diketahui keberadaannya. Syarat tambahan, aset yang akan dirampas harus bernilai minimal Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), kecuali jika diatur lain oleh Peraturan Pemerintah.

5. Perampasan Aset Tanpa Vonis Tak Menghapus Pidana Pelaku

Pasal 7 menegaskan bahwa proses perampasan aset tanpa putusan pidana tidak akan menghapuskan tanggung jawab pidana pelaku. Dengan kata lain, pelaku tetap dapat diproses secara hukum pidana meskipun asetnya telah dirampas.

6. Pembentukan Dua Badan Baru

Pasal 53 dan Pasal 61 mengamanatkan pembentukan dua badan baru yang akan dibentuk oleh Presiden. Satu badan bertugas mengelola aset hasil rampasan, sementara badan lainnya bertanggung jawab untuk pengawasan perampasan dan pengelolaan aset.

7. Ketentuan Tidak Berlaku Surut

Pasal 72 menyatakan bahwa ketentuan perampasan dan pengelolaan aset dalam undang-undang ini hanya berlaku untuk tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang ini diundangkan. Hal ini berarti UU ini tidak memiliki kekuatan hukum surut.

8. Masa Berlaku 12 Bulan Setelah Diundangkan

Pasal 74 menetapkan bahwa UU Perampasan Aset ini akan mulai berlaku dan dilaksanakan 12 bulan setelah diundangkan, serta setelah kedua badan yang disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1) terbentuk.