Oase.id - Upaya memperkuat ketahanan keluarga di Indonesia kini tidak hanya bertumpu pada pembinaan mental dan spiritual, tetapi juga pada penguatan pengetahuan ekonomi dan keuangan syariah. Di tengah maraknya kasus perceraian akibat persoalan finansial dan meningkatnya ancaman jeratan pinjaman daring, para pemangku kepentingan menilai bahwa pembekalan literasi ekonomi sejak sebelum pasangan menikah menjadi kebutuhan yang semakin mendesak.

Kesadaran ini mendorong berbagai institusi untuk memperkuat kapasitas edukasi publik, termasuk Kementerian Agama yang menempatkan literasi ekonomi syariah sebagai bagian dari strategi besar dalam memperkuat keluarga. Melalui keikutsertaan Tim Kehumasan Kemenag dalam program Training of Trainer (ToT) Ekonomi dan Keuangan Syariah untuk jurnalis, upaya komunikasi publik mengenai isu ini terus diperluas agar semakin banyak masyarakat memahami urgensinya.

Kementerian Agama sendiri telah menempatkan layanan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai salah satu garda terdepan pembinaan keluarga. Bimbingan perkawinan (bimwin) yang menjadi syarat wajib bagi calon pengantin—selain memberikan materi tentang relasi suami-istri, kesehatan reproduksi, dan ketahanan mental—kini diarahkan untuk memasukkan literasi ekonomi syariah sebagai salah satu modul inti. Tujuannya sederhana namun krusial: mencegah keluarga muda terseret persoalan hutang, perencanaan keuangan yang keliru, serta konflik rumah tangga akibat tekanan ekonomi.

Data menunjukkan urgensi langkah ini. Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung mencatat lebih dari 604 ribu kasus perceraian pada usia perkawinan di bawah lima tahun selama 2020–2024, dan 583 ribu kasus pada usia perkawinan lima hingga sepuluh tahun. Sementara itu, laporan BPS tahun 2023 menempatkan masalah ekonomi sebagai salah satu dari lima pemicu perceraian terbesar, bersanding dengan pertengkaran terus-menerus, kekerasan dalam rumah tangga, dan faktor pasangan meninggalkan keluarga.

Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Imam Hartono, dalam salah satu sesi materi ToT menjelaskan bahwa banyak keluarga muda terjerat pinjaman daring bukan semata karena pola hidup konsumtif, tetapi karena rendahnya pemahaman risiko dan kurangnya pengetahuan tentang instrumen keuangan yang aman. Menurutnya, ekonomi syariah menyediakan perangkat yang transparan, adil, dan minim risiko moral hazard bagi masyarakat.

Ia mencontohkan instrumen seperti tabungan syariah, pembiayaan mikro syariah, dan akad-akad yang memiliki kejelasan kontrak serta menjauhi praktik riba. 

“Jika prinsip-prinsip seperti akad yang jelas, pengelolaan risiko, dan nilai keadilan disampaikan sejak masa pra-nikah, maka pasangan akan lebih siap membangun keluarga yang sehat secara finansial,” ujarnya dikutip Kemenag, Sabtu (15/11/2025).

Integrasi literasi ekonomi syariah ke dalam bimwin, menurut Imam, dapat dikembangkan melalui berbagai topik, mulai dari pengelolaan keuangan rumah tangga, manajemen utang, bahaya pinjol, edukasi menabung dan investasi, hingga perencanaan keuangan jangka panjang. Di samping itu, pendekatan nilai-nilai keberkahan dan etika finansial dalam Islam dapat menjadi pembeda penting yang membantu pasangan muda membangun pola pikir bijak dan bertanggung jawab dalam mengelola rezeki.

Langkah ini sejalan dengan Asta Protas Kementerian Agama yang menekankan pemberdayaan ekonomi umat dan penguatan layanan keagamaan yang berdampak luas. KUA, dengan jangkauan yang dekat dengan masyarakat, dianggap memiliki peran strategis untuk menjadikan edukasi finansial sebagai bagian integral dari persiapan menuju keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dengan sinergi antara Kemenag, Bank Indonesia, dan berbagai lembaga terkait, literasi ekonomi syariah diharapkan tidak hanya menjadi pengetahuan tambahan, melainkan fondasi yang memperkuat generasi keluarga Indonesia agar lebih tangguh menghadapi dinamika ekonomi masa kini maupun di masa depan.