Oase.id - Pemerintah Indonesia telah mulai mengakuisisi lahan di Mekkah untuk membangun Desa Haji Indonesia. Hal itu disampaikan Menteri Investasi Rosan Roeslani kepada Presiden Prabowo, Rabu (30/7).

Proyek ini, yang pertama kali diusulkan oleh Presiden Prabowo dan disetujui selama pembicaraan dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Pembelian lahan ini dilakukan Indonesia dengan memanfaatkan undang-undang Arab Saudi yang akan berlaku pada Januari 2026 yang mengizinkan kepemilikan penuh asing atas properti di kota suci tersebut.

Medannya mencakup dataran dan perbukitan. Segala relokasi dan kompensasi yang diperlukan bagi penduduk saat ini akan ditangani sepenuhnya oleh pemerintah Saudi, memastikan Indonesia menerima lahan dalam kondisi "bersih dan kosong".

Berdasarkan perjanjian tersebut, Indonesia harus menyerahkan rancangan infrastruktur dan rencana pengembangan yang terperinci paling lambat bulan Oktober, yang akan membuka jalan bagi fasilitas yang dirancang khusus untuk jemaah haji dan umrah. Selain akomodasi, kompleks baru ini akan dilengkapi dengan kawasan komersial untuk melayani pengunjung sepanjang tahun.

Roeslani menyatakan bahwa konsorsium yang dipimpin Danantara akan mengelola pembangunan, yang kemungkinan akan dibiayai bersama oleh pemerintah pusat dan BUMN.

Desa Haji Indonesia bertujuan untuk menyederhanakan penginapan, katering, dan fasilitas budaya bagi para jemaah, menandai properti pertama—yang sepenuhnya dimiliki Indonesia di Mekkah—dan memperkuat hubungan antara kedua negara di bawah Visi Saudi 2030.(TII)

(ACF)