Nasional

DPR Nilai UU Perampasan Aset Sudah Dibahas Terbuka, ICW Dilaporkan ke MKD

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman merespons laporan ICW ke MKD terkait UU Perampasan Aset, menegaskan proses pembahasan telah dilakukan secara terbuka.

DPR Nilai UU Perampasan Aset Sudah Dibahas Terbuka, ICW Dilaporkan ke MKD
Foto: Habiburokhman (Adrial/detikcom)

Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menanggapi laporan yang diajukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait Undang-Undang Perampasan Aset. Ia menyatakan tidak keberatan dengan adanya laporan tersebut.

“Gak ada masalah ICW membuat laporan ke MKD, kami wakil rakyat dan mereka bagian dari rakyat. Berbagai kritikan kami terima tapi kami sudah lakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini,” ujar Habiburokhman dalam keterangannya pada Jumat (20/11/2026).

Habiburokhman menjelaskan bahwa draf RUU Perampasan Aset sebelum disahkan telah diunggah oleh kesekjenan sejak adanya Panja yang menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Ia juga menegaskan bahwa proses pembahasan UU Perampasan Aset telah dilakukan secara terbuka.

“Selain itu seluruh proses RDPU, raker, rapat timus timsin, rapat panja, rapat pembahsan DIM hingga pengambilan keputusan dan pengesahan paripurna dilakukan secara terbuka, diliput media massa, disiarkan live TV Parlemen dan akun YouTube Parlemen, dihadiri mahasiswa magang, jadi kurang terbuka apa lagi,” tuturnya.

Menanggapi keluhan ICW yang merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan UU Perampasan Aset, Habiburokhman menyatakan bahwa pihaknya memprioritaskan pihak-pihak yang mengajukan diri untuk menjadi narasumber. “Kalau soal ICW gak diundang kami memang memprioritaskan pihak yang mengajukan diri untuk menjadi narasumber, setidaknya ada 90 pihak tetapi yang bisa terakomodir cuma 87. Yang lainnya kami minta memberikan masukan tertulis karena memang waktu yang tidak mencukupi,” jelasnya.

Ia menambahkan, “Masalahnya ICW justru tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi narasumber. Kalau kami mengundang mereka tentu tidak adil bagi masyarakat lain yang mengajukan, tapi belum sempat diundang, mereka juga tidak mengirim masukan tertulis.”

Sebelumnya, DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya setelah melalui proses selama 18 tahun. Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. Puan Maharani kemudian menanyakan persetujuan forum mengenai naskah Rancangan Undang-Undang tersebut untuk disahkan menjadi undang-undang, yang kemudian dijawab “Setuju” oleh forum paripurna.