JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyuarakan penolakan terhadap wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. PKS menekankan pentingnya melindungi satwa langka tersebut di habitat aslinya.
Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menyatakan kepedulian partainya terhadap kelestarian satwa. “Bukan hanya badak Jawa. Yang lainnya juga, ya. Kami sangat berharap agar seluruh elemen bangsa, apalagi pemerintah yang memiliki otoritas, untuk lebih sensitif lagi, untuk lebih peduli lagi, empati lagi dengan kondisi satwa kita,” kata Kholid dalam konferensi pers seusai Rakernas PKS di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Kholid menekankan bahwa wacana pemindahan badak Jawa tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Ia meminta agar satwa endemik ini dilindungi dengan baik sesuai dengan habitatnya. “Jadi wacana pemindahan itu tidak boleh tergesa-gesa dan kami meminta agar mereka, Badak Jawa dan seluruh satwa-satwa kita ini dilindungi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan habitat mereka,” ucapnya.
Ia menambahkan, upaya pemindahan yang tidak cermat justru dapat mengancam kelangsungan hidup satwa. “Jangan sampai upaya pemindahan itu justru mengancam mereka, seperti apa yang terjadi pada Badak Jawa yang namanya Musofa,” tuturnya, merujuk pada insiden yang dialami badak Jawa bernama Musofa.
Menindaklanjuti hal ini, PKS berencana meminta Komisi IV DPR untuk mengambil langkah. Kholid akan meminta Komisi IV DPR untuk memastikan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, tidak memberikan izin pemindahan badak Jawa dari Ujung Kulon. “Terkait badak, kita akan perintahkan, meminta kepada komisi terkait, Komisi IV, ya, untuk memastikan Menteri Kehutanan tidak mengizinkan untuk pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah telah menegaskan bahwa pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo tidak akan dilakukan sebelum ada kajian ilmiah yang komprehensif. Kajian tersebut harus membuktikan bahwa Alas Purwo siap menjadi habitat baru, dengan memenuhi syarat mutlak seperti ketersediaan pakan alami sepanjang tahun, air, kubangan, ruang jelajah, serta jaminan keamanan.
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhamad Hidayat, menjelaskan bahwa Alas Purwo saat ini masih dalam tahap kajian mendalam sebagai kawasan potensial. Pemerintah tidak ingin gegabah dalam mengambil keputusan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup satwa langka tersebut. “Keselamatan setiap individu badak jawa menjadi prioritas. Tidak akan ada pemindahan sebelum kajian ilmiah memastikan ketersediaan pakan, air, kubangan, ruang jelajah, dan keamanan habitat. Semua harus terbukti layak berdasarkan rekomendasi para ahli,” ujar Hidayat dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11).
Wacana relokasi badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo mencuat akibat adanya potensi bencana di Ujung Kulon. Salah satunya adalah potensi erupsi Gunung Anak Krakatau yang dapat memicu tsunami. “Di Ujung Kulon, ada suaka badak jawa. Ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak jawa kita bisa punah,” ujar Hashim Djojohadikusumo dalam sebuah media briefing COP31 di Antalya, Turki, Kamis (12/11).
Hashim menambahkan bahwa rencana relokasi badak Jawa akan didanai melalui skema pendanaan konservasi, dan ia optimistis akan menarik minat lembaga donor maupun investor.









