JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di DPR kemarin membahas persoalan legislasi. Pertemuan tersebut fokus pada rencana revisi Undang-Undang Pertahanan dan Undang-Undang TNI.
Dasco menjelaskan bahwa Sjafrie datang untuk berkoordinasi mengenai usulan revisi undang-undang tersebut. “Pak Sjafrie itu kemudian mengkomunikasikan dan koordinasi, baik kepada saya selaku pimpinan DPR yang bertanggung jawab terhadap membawai badan legislasi serta Pak Utut Ketua Komisi I tentang rencana dari Kementerian Pertahanan untuk kemudian melakukan revisi tentang Undang-Undang Pertahanan maupun kemudian Undang-Undang TNI,” ujar Dasco di kompleks parlemen, Sanayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Menurut Dasco, pertemuan antara pemerintah dan DPR merupakan hal yang biasa dan perlu dilakukan sebagai mitra. Ia menambahkan bahwa ia memiliki hubungan baik dengan Sjafrie, sehingga pertemuan tersebut berjalan santai. “Nah, sehingga kemudian menurut saya itu kan adalah pertemuan biasa, komunikasi yang kemudian memang harus dilakukan antara mitra. Dalam hal ini kami DPR dengan Kementerian Pertahanan selaku mitra,” katanya.
Dasco menegaskan bahwa tidak ada pembahasan politik dalam pertemuan tersebut. Ia membenarkan bahwa pertemuan itu dilakukan secara empat mata, namun fokusnya tetap pada undang-undang. “Nggak ada. Kami bahas itu saja kemarin itu masalah Undang-Undang Pertahanan dan rencana Prolegnas untuk ke depan demikian,” ungkap Dasco.
Meskipun demikian, Dasco menekankan bahwa pembahasan revisi undang-undang harus melibatkan komisi terkait di DPR dan dilakukan secara kolektif kolegial. Ia menyatakan dukungannya terhadap upaya penguatan pertahanan negara, namun prosesnya harus sesuai mekanisme DPR. “Ya kan, kalau soal setuju, nggak setuju, pada dasarnya kan kita mendukung kalau kemudian itu adalah untuk memperkuat pertahanan negara. Tetapi, kan saya tidak bisa mengatasnamakan DPR sendiri, karena saya adalah pimpinan DPR yang kemudian ada Ketua DPR, ada pimpinan DPR yang lain yang sifatnya kolektif kolegial,” jelasnya.
Dasco menambahkan bahwa materi terkait revisi RUU Pertahanan belum masuk secara resmi ke DPR. Usulan tersebut perlu dibahas terlebih dahulu dalam rapat pimpinan dan Badan Musyawarah sebelum dibawa ke pembahasan lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku. “Sehingga, hal tersebut perlu kemudian di rapat pimpinan, kemudian rapat Badan Musyawarah, dan lain-lain sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR. Ya, kan itu kan belum resmi, baru koordinasi, nanti kalau usulan resminya masuk, baru kan kita bahas sesuai mekanisme yang ada di DPR,” pungkasnya.









