Oase.id - Kementerian Agama mengambil peran aktif dalam mendukung kelancaran arus mudik Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) dengan menyiapkan ribuan masjid sebagai titik layanan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan jarak jauh. Program ini diharapkan dapat membantu pemudik memperoleh tempat istirahat yang aman, nyaman, sekaligus mendukung pelaksanaan ibadah selama perjalanan.

Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i menyampaikan bahwa secara nasional telah disiapkan 6.919 Masjid Ramah Pemudik yang tersebar di 30 provinsi. Masjid-masjid tersebut ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) untuk berfungsi sebagai titik singgah alternatif di jalur mudik.

Pernyataan tersebut disampaikan Wamenag saat menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang digelar di Auditorium Mutiara STIK Lemdiklat Polri, Jakarta, pada Senin (15/12/2025).

Menurut Wamenag, program Masjid Ramah Pemudik dirancang untuk menjawab kebutuhan pemudik akan ruang istirahat yang layak, terutama di jalur-jalur dengan tingkat kepadatan tinggi. Selain sebagai tempat beribadah, masjid juga diarahkan berfungsi sebagai rest area alternatif, pos layanan sosial, hingga lokasi pemeriksaan kesehatan sederhana.

“Masjid diharapkan menjadi ruang aman dan nyaman bagi pemudik, tempat mendapatkan informasi perjalanan, beristirahat secara fisik, serta tetap dapat menjalankan ibadah dengan tertib,” ujar Romo Muhammad Syafi’i.

Ia menambahkan, pemanfaatan masjid sebagai tempat singgah membawa banyak manfaat, mulai dari tersedianya fasilitas istirahat yang bersih dan bebas biaya, hingga membantu mengurangi kepadatan di rest area resmi milik pemerintah.

Lebih jauh, Wamenag menilai program ini juga mendorong penguatan pelayanan publik berbasis komunitas serta menumbuhkan solidaritas sosial di tengah masyarakat, khususnya saat momentum mudik akhir tahun.

Rapat koordinasi lintas sektoral tersebut dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dihadiri oleh perwakilan kementerian dan lembaga terkait, unsur TNI-Polri, pemerintah daerah, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengamanan dan pelayanan Nataru.