Oase.id -  Kabinet Arab Saudi pada hari Selasa menyetujui pembentukan badan independen yang disebut "Kepresidenan Urusan Agama di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi" yang terkait dengan Raja Salman.

Badan tersebut akan bertanggung jawab untuk mengawasi urusan para imam dan muadzin dari dua masjid suci dan semua hal yang berkaitan dengan urusan agama mereka termasuk seminar dan pelajaran Islam, Saudi Press Agency melaporkan.

Presidensi Umum untuk Urusan Dua Masjid Suci akan diubah menjadi badan publik yang disebut "Otoritas Umum untuk Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi."

Badan tersebut akan mandiri secara finansial, terkait dengan raja, dan akan melakukan tugas, layanan, operasi, pemeliharaan, dan pengembangan yang terkait dengan dua masjid suci tersebut.

Otoritas Umum untuk Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi akan memiliki dewan direksi yang ketua dan anggotanya akan ditunjuk dengan keputusan kerajaan.

Sheikh Abdulrahman Al-Sudais diangkat sebagai kepala urusan agama di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi atas perintah kerajaan.

Tawfiq Al-Rabiah diangkat, dengan keputusan kerajaan, ketua dewan direksi Otoritas Umum Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.

Kabinet juga membahas pembicaraan mengenai krisis Ukraina yang diadakan di Jeddah pekan lalu. Lebih dari 40 negara, termasuk China, India, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa ikut serta dalam pembicaraan tersebut.

Pembicaraan itu adalah bagian dari upaya Putra Mahkota Mohammed bin Salman untuk mencapai perdamaian abadi dan mengurangi dampak krisis.

Kabinet juga menegaskan kembali dukungannya untuk tindakan pencegahan oleh Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, yang dikenal sebagai OPEC+, untuk menstabilkan pasar minyak.(arabnews)

(ACF)