Oase.id - Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya pendekatan ekoteologi serta peran agama dalam menjaga kesadaran kemanusiaan di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Hal itu disampaikannya dalam sebuah konferensi internasional yang digelar oleh Kementerian Wakaf Republik Arab Mesir.

Konferensi tersebut dihadiri Menteri Wakaf Mesir yang juga Ketua Dewan Tertinggi Urusan Islam, Prof. Dr. Usamah Al-Sayyid Al-Azhari, bersama para ulama, akademisi, cendekiawan, dan peneliti dari berbagai negara. Menteri Agama didampingi Direktur Penerangan Agama Islam Muchlis M. Hanafi serta Tenaga Ahli Menteri Agama Bunyamin Yafid.

Dikutip laman resmi Kemenag, Selasa (20/1), dalam sambutannya, Menag terlebih dahulu menyampaikan salam dan pesan persahabatan dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi atas dukungan penuh terhadap penyelenggaraan konferensi tersebut.

Pada sesi utama, Menag mengulas konsep tanggung jawab manusia menurut perspektif Islam. Ia menekankan bahwa tanggung jawab manusia tidak hanya berkaitan dengan upaya mencari nafkah, tetapi juga mencakup dimensi moral, amanah sosial, serta kewajiban memelihara dan memakmurkan bumi.

“Dari sini lahir gagasan ekoteologi, yaitu cara pandang yang menempatkan relasi manusia dan lingkungan dalam bingkai amanah Ilahi dan tanggung jawab etis,” ujar Menag di Mesir, Senin (19/1/2026).

Menurutnya, Islam memandang bumi bukan sebagai milik mutlak manusia, melainkan titipan Tuhan. Karena itu, pembangunan dan pemanfaatan sumber daya tidak boleh mengorbankan keseimbangan alam. Setiap aktivitas atau profesi yang merusak harmoni tersebut sejatinya telah menyimpang dari esensi ibadah dan tujuan peradaban.

Menag juga menyatakan kesepahamannya dengan pandangan Menteri Wakaf Mesir bahwa membangun peradaban merupakan kewajiban keagamaan. Ia merujuk pemikiran cendekiawan Aljazair Malik bin Nabi yang menekankan bahwa peradaban tidak hanya ditentukan oleh kemajuan materi, tetapi oleh kualitas kemanusiaan dan moral. Peradaban, menurut pandangan ini, baru akan tumbuh jika manusia, ruang, dan waktu dipersatukan oleh nilai-nilai spiritual yang mengendalikan naluri dan memberi makna pada kerja serta kehidupan.

Oleh karena itu, keterbelakangan dan krisis nilai tidak dapat diatasi hanya dengan meniru atau mengimpor produk peradaban modern. Jalan keluarnya adalah pembenahan manusia itu sendiri—memperbaiki relasinya dengan nilai, waktu, dan etos kerja. “Kebangkitan peradaban hanya mungkin terjadi ketika semangat keagamaan hidup sebagai energi moral, bukan sekadar ritual formal,” tegas Menag.

Ia mengingatkan, ketika nilai-nilai moral memudar, naluri manusia akan berjalan tanpa kendali, dan pada saat itulah kompas etika manusia kehilangan arah.

Tantangan Kemanusiaan di Era AI

Lebih lanjut, Menag menilai tantangan utama di era kecerdasan buatan bukan terletak pada kecanggihan teknologi, melainkan pada upaya menjaga sisi kemanusiaan manusia itu sendiri. Dunia, katanya, tidak hanya membutuhkan tenaga profesional yang pintar, tetapi juga beretika dan berintegritas.

“Agama hari ini berperan sebagai penuntun moral bagi kemajuan teknologi, penjaga martabat manusia, serta pemberi makna atas kerja dan profesi di tengah perubahan yang sangat cepat,” jelasnya.

Menag memaparkan pengalaman Indonesia dalam mengaitkan pendidikan keagamaan dengan nilai-nilai profesionalisme serta penguatan etika kerja di lembaga negara dan masyarakat. Ia menegaskan bahwa isu kecerdasan buatan menjadi perhatian serius dalam diskursus keagamaan, terutama terkait otoritas pengetahuan dan etika.

Berbagai kajian ilmiah yang melibatkan ulama dan pemikir Indonesia, lanjut Menag, menegaskan bahwa kecerdasan buatan—secerdas apa pun—tidak dapat menggantikan peran nurani, ijtihad manusia, dan pertimbangan etis dalam agama. AI harus ditempatkan sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti fatwa atau otoritas keagamaan.

Para ahli juga menyoroti bahwa persoalan utamanya bukan pada penggunaan AI dalam ranah agama, melainkan pada bagaimana teknologi tersebut diatur dan dikendalikan. Manusia harus tetap menjadi subjek utama, sementara agama berfungsi sebagai sumber petunjuk dan makna, bukan sekadar bahan untuk menghasilkan jawaban otomatis.

“Otoritas keagamaan di era AI adalah otoritas keilmuan dan moral—yang memadukan teks, akal, realitas, serta tujuan syariah, dengan kesadaran penuh atas dinamika zaman,” pungkas Menag.

Ia menutup dengan pesan bahwa dunia saat ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi kekurangan nilai-nilai yang membimbing kecerdasan tersebut. “Yang dibutuhkan bukan hanya akal yang maju, melainkan juga akhlak yang kuat dan tanggung jawab kemanusiaan yang utuh,” katanya.