Nasional

DPR Ungkap Alasan Tak Masukkan “Illicit Enrichment” dalam UU Perampasan Aset

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan alasan tidak dimuatnya ketentuan 'illicit enrichment' dalam UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Simak penjelasannya.

DPR Ungkap Alasan Tak Masukkan “Illicit Enrichment” dalam UU Perampasan Aset
Foto: Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (dok. YouTube TV Parlemen)

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memberikan penjelasan terkait tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya dalam undang-undang tersebut.

Habiburokhman menyampaikan apresiasi atas berbagai kritik yang muncul, termasuk dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menilai adanya perlakuan tebang pilih, serta pandangan Mahfud MD yang menyebut undang-undang ini hampa tanpa illicit enrichment. Ia menegaskan bahwa kritik tersebut dimaknai sebagai ikhtiar bersama demi kesempurnaan undang-undang.

Menurut Habiburokhman, tidak dimuatnya illicit enrichment bukan berarti meninggalkan cita-cita memiskinkan koruptor. Asas utama undang-undang ini, yaitu kejahatan tidak boleh menguntungkan pelakunya (crime does not pay), tetap hidup dalam pasal-pasal konkret. Negara kini memiliki kemampuan merampas aset hasil korupsi, baik melalui putusan pidana maupun tanpa putusan pidana. Jalur kedua ini diharapkan dapat mengatasi kendala ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia atau melarikan diri, sehingga aset bernilai minimal Rp 1 miliar tetap dapat dikejar.

Jangkauan UU Perampasan Aset ini diperluas, tidak hanya menyasar korupsi, tetapi juga narkotika, terorisme, penyelundupan, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang merugikan masyarakat luas. Ancaman pidana mati bagi koruptor dalam keadaan tertentu juga tetap ditegaskan.

Habiburokhman menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak memuat illicit enrichment didasarkan pada pembahasan mendalam melalui 87 rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan berbagai unsur masyarakat. Terdapat pandangan beragam, termasuk dari akademisi seperti Prof. Said Karim dari Universitas Hasanuddin yang menyarankan agar illicit enrichment tidak diatur dalam RUU Perampasan Aset.

Pandangan serupa juga datang dari kalangan akademisi lain, organisasi advokat, mahasiswa, hingga Kejaksaan Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun). Jamdatun menekankan bahwa perampasan aset harus menjadi pelengkap perkara pidana, dan illicit enrichment tidak boleh dijadikan teknik pembuktian dalam perampasan aset.

UU Perampasan Aset ini merupakan hukum acara yang mengatur proses administratif. Penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, termasuk peningkatan kekayaan yang tak bisa dijelaskan, merupakan ranah hukum pidana materiil. Mencampur keduanya berisiko mengaburkan batas asas legalitas.

Mengenai pidana mati, Habiburokhman mengklarifikasi bahwa itu bukan kriminalisasi baru, melainkan penegasan norma yang sudah ada dalam undang-undang sebelumnya. Ia juga menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia, di mana hukum melarang hak milik pribadi diambil alih secara sewenang-wenang tanpa alasan yang sah dan prosedur yang adil.

Dalam perbandingan hukum internasional, Habiburokhman mencontohkan Italia yang tidak mengenal illicit enrichment sebagai delik, namun memiliki perampasan preventif dan perampasan yang diperluas. Mahkamah HAM Eropa pun pernah menilai ketidaksesuaian antara penghasilan dan kekayaan semata tidak cukup untuk menyimpulkan aset berasal dari kejahatan.

Konvensi internasional seperti United Nations Convention against Corruption (UNCAC) juga memberikan pilihan kepada negara pihak untuk mengatur illicit enrichment sesuai konstitusi dan prinsip hukum masing-masing. Kajian Basel Institute on Governance menunjukkan banyak negara dengan sistem perampasan aset yang matang memilih tidak menjadikan illicit enrichment sebagai tindak pidana, namun tetap mampu memulihkan aset melalui instrumen lain.

Amerika Serikat dan Kanada juga tidak memasukkan illicit enrichment sebagai delik pidana karena dianggap bertentangan dengan konstitusi dan asas praduga tak bersalah. Mereka mengandalkan perampasan pidana dan perdata, dengan tetap mewajibkan pembuktian keterkaitan aset dengan tindak pidana.

Di Portugal, upaya kriminalisasi kekayaan tak sebanding pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusional. Jerman pun tidak mengenal illicit enrichment sebagai tindak pidana, meskipun reformasi hukum perampasan aset memperluas ruang perampasan.

Habiburokhman menyimpulkan bahwa negara-negara dengan tradisi hukum kuat tetap mampu memulihkan aset kejahatan tanpa memidanakan kekayaan yang tak dapat dijelaskan. Selain itu, karena banyak pusat keuangan dunia tidak mengakui illicit enrichment sebagai tindak pidana, mengejar aset di luar negeri dengan dasar tersebut kerap tersandung masalah bantuan timbal balik pidana. Menautkan perampasan aset pada tindak pidana asal yang dikenal luas akan mempermudah pelacakan aset yang dilarikan ke luar negeri.

Sistem hukum Indonesia juga sudah memiliki mekanisme seperti pembuktian terbalik dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dapat menjadi pintu masuk penyelidikan.

Menanggapi kritik ICW mengenai tudingan tebang pilih, Habiburokhman menegaskan bahwa tidak ada ketentuan dalam undang-undang yang memberi perlakuan istimewa kepada pejabat. Perluasan cakupan pada tindak pidana lain justru bertujuan melindungi masyarakat.

Terkait pandangan Mahfud MD, Habiburokhman menyatakan hormat namun berbeda pandangan. Menurutnya, roh undang-undang ini terletak pada kemampuan negara mengejar aset hasil kejahatan, yang selama ini belum dapat diwujudkan secara optimal.

Ia menutup dengan mengajak seluruh elemen bangsa mengawal pelaksanaan UU Perampasan Aset agar setiap rupiah yang diambil dari rakyat dapat kembali kepada rakyat, serta menegaskan bahwa kritik akan selalu didengar dan pengawasan akan selalu disambut.