JAKARTA – Kalangan buruh secara tegas menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.941 per bulan. Angka ini berarti kenaikan sebesar 7,1% atau Rp 407.065 dari UMP tahun sebelumnya.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan penolakan tersebut dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat (20/11/2026). “Sikap KSPI dan Partai Buruh berkenaan dengan pengumuman penetapan upah minimum yang telah diumumkan oleh Gubernur DKI Jakarta adalah menolak tegas. Sekali lagi saya ulangi, menolak tegas,” ujar Said Iqbal.
Ada lima alasan utama yang mendasari penolakan ini. Pertama, Said Iqbal menilai UMP Jakarta yang baru ditetapkan belum mampu meningkatkan daya beli buruh karena kenaikannya dinilai terlalu kecil. Menurutnya, UMP 2027 masih berada di bawah standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Jakarta, terlebih dengan kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok.
“Oleh karena itu, alasan yang pertama mengapa menolak pengumuman kenaikan upah minimum Provinsi DKI yang diumumkan oleh Gubernur karena nilai yang ditetapkan rendah. Tidak meningkatkan daya beli,” jelasnya. “Kenapa ukurannya rendah? Sederhana. Nilai upah minimum yang sekarang menjadi nanti Januari 2027, Rp 6,136 juta, itu lebih rendah dari KHL, kebutuhan hidup layak di Jakarta,” tambahnya.
Alasan kedua adalah potensi UMP DKI Jakarta yang lebih rendah dibandingkan wilayah penyangga ibu kota. Said Iqbal membandingkan jika wilayah Bekasi dan Karawang menggunakan persentase kenaikan 7,1%, upah mereka bisa mencapai sekitar Rp 6,2 juta, bahkan Rp 6,35 juta jika naik 8%. Ia mempertanyakan mengapa UMP Jakarta kalah dengan upah di pabrik-pabrik di Bekasi dan Karawang.
“Nggak malu Gubernur Jakarta? Pabrik panci, pabrik kecap di Bekasi, Karawang, upahnya lebih tinggi dari orang bekerja di gedung-gedung mentereng itu, dari Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Standard Chartered misalnya, atau Freeport yang ada kantor pusat di Jakarta, atau perusahaan multinasional asing, masa lebih rendah dari pabrik panci yang ada di Bekasi dan Karawang. Gubernurnya pakai kaca mata kuda,” sindir Said Iqbal.
Alasan ketiga merujuk pada survei Badan Pusat Statistik (BPS) serta data dari International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia, yang menunjukkan biaya hidup di Jakarta lebih tinggi dibandingkan kota-kota seperti Hanoi (Vietnam), Bangkok (Thailand), dan Kuala Lumpur (Malaysia). Kenaikan upah sebesar Rp 407.000 per bulan atau sekitar Rp 13.500 per hari dianggap sangat kecil, bahkan kurang dari satu Dolar AS, sementara sekali makan di hotel mewah seperti Grand Hyatt bisa mencapai US$ 15 hingga US$ 19.
“Bayangkan ya, Jakarta naiknya Rp 407.000. Kalau kita bagi 30 hari, berarti kira-kira ya Rp 13.500 per hari. Ya. Jadi Jakarta itu naik upahnya Rp 13.500 per hari. Kalau di Dolar, nggak sampai US$ 1. Makan di Grand Hyatt sekali makan US$ 15, bahkan mungkin US$ 19. Masuk akal nggak sih ini? Kenaikan upah di Jakarta, para pekerja, buruhnya, itu hanya sekali makan di bawah US$ 1. Di bawah US$ 1 dibandingkan makan satu kali di Grand Hyatt. Masuk akal nggak? Itu kaca mata kuda Gubernur Jakarta. Nggak peduli dia sama buruh,” terang Said Iqbal.
Keempat, Said Iqbal menyoroti bahwa ‘jalan tengah’ yang digunakan dalam penetapan UMP Jakarta 2027 tidak tepat. Ia berpendapat bahwa jalan tengah seharusnya mempertimbangkan kesenjangan antara kelompok berpenghasilan tinggi dan menengah, bukan hanya antara kelompok berpenghasilan tinggi dan pekerja berpenghasilan paling rendah.
Alasan kelima terkait fasilitas pemerintah daerah, seperti transportasi, bantuan pendidikan, dan pangan bersubsidi. Iqbal meminta agar manfaat program-program tersebut bagi pekerja dievaluasi secara menyeluruh berdasarkan jangkauan penerima dan akses nyata. Ia menekankan bahwa keberadaan program tidak serta-merta berarti seluruh buruh dan keluarganya telah menerima manfaat, sehingga pemerintah perlu memperhatikan persyaratan, kuota, serta kesesuaian layanan dengan kebutuhan riil pekerja.
“Buruh di Jakarta itu, apa namanya, ke pabrik itu naik motor. Kalau mau, dihitungnya cicilan motor. Satu jutaan kan, yang naik Transjakarta, Jaklingko itu buruh-buruh dari luar Jakarta,” katanya, menyoroti realitas transportasi yang digunakan oleh para pekerja.









