JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta tahun 2027 sebesar Rp 6.136.941. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 7,1% dari tahun sebelumnya dan sesuai dengan usulan dari unsur pemerintah dalam Dewan Pengupahan DKI Jakarta.
Keputusan ini diambil setelah tidak tercapainya kesepahaman antara ketiga unsur dalam Dewan Pengupahan, yaitu pengusaha, buruh, dan pemerintah. Masing-masing unsur kemudian mengajukan rekomendasi nilai upah minimum kepada Gubernur.
Menurut Wakil Ketua DPP Apindo DKI Jakarta yang juga anggota Dewan Pengupahan unsur pengusaha, Nurjaman, pembahasan UMP 2027 telah selesai pada Rabu (18/11/2026). “Nilai yang direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan DKI Jakarta adalah karena tidak adanya kesepahaman ketiga unsur, maka masing-masing unsur mengajukan tiga nilai kepada Pak Gubernur,” kata Nurjaman kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).
Dalam proses pembahasan, unsur pengusaha mengusulkan UMP Jakarta 2027 sebesar Rp 6.047.589 dengan nilai alfa 0,5. Sementara itu, unsur pemerintah mengajukan Rp 6.136.941 dengan alfa 0,775. Adapun unsur buruh mengusulkan UMP sebesar Rp 6.210.040 dengan nilai alfa 1,0.
Sebelum keputusan final diumumkan, Nurjaman sempat berharap agar Gubernur mempertimbangkan usulan dari kalangan pengusaha. Namun, UMP 2027 yang ditetapkan ternyata lebih tinggi Rp 89.352 dari usulan pengusaha, meskipun lebih rendah Rp 73.099 dibandingkan usulan buruh. “Kami berharap Pak Gubernur dapat mempertimbangkan usulan dari Apindo,” ujarnya.
Kenaikan UMP Jakarta 2027 sebesar Rp 407.065 atau 7,1% ini lebih tinggi dibandingkan kenaikan pada tahun 2026 yang tercatat sebesar 6,1 persen. Pada tahun 2026, UMP Jakarta ditetapkan sebesar Rp 5.729.876. Gubernur menjelaskan bahwa kenaikan ini dilakukan dengan memperhatikan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha.









