Ekonomi

Program Makan Bergizi Gratis Diharapkan Gerakkan Ekonomi Lokal

Kepala BGN Sudaryono tegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus berdampak nyata bagi perputaran ekonomi masyarakat, petani, peternak, dan UMKM.

Program Makan Bergizi Gratis Diharapkan Gerakkan Ekonomi Lokal
Foto: BGN

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menekankan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat, terutama para petani, peternak, pedagang pasar tradisional, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Anggaran besar yang dialokasikan untuk MBG diharapkan dapat memberikan manfaat berlapis, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, tetapi juga menciptakan permintaan produk lokal dan menggerakkan roda perekonomian dari tingkat desa hingga kecamatan.

Sudaryono menyatakan bahwa pada tahun 2026, dana lebih dari Rp 145 triliun akan dibelanjakan untuk membeli bahan baku MBG. “Kita ingin bahwa MBG ini bukan hanya untuk memberikan gizi bagi anak-anak, ibu hamil dan menyusui, tapi juga memberikan dampak kepada ekonomi yang ada di desa, di kecamatan, bagi pedagang, pedagang tradisional, peternak, petani, UMKM,” ujar Sudaryono dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11/2026). Pernyataan ini disampaikan saat ia menghadiri pengukuhan pengurus DPD APPSI Jambi pada Kamis (19/11).

Sebagai Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Sudaryono menilai perputaran anggaran MBG harus mampu mempercepat aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus membuka lapangan kerja baru. Untuk mewujudkan hal tersebut, BGN berupaya memastikan rantai pasok kebutuhan dapur MBG melibatkan pelaku usaha dan produsen lokal.

Salah satu inisiatif yang sedang disiapkan adalah Loka MBG, sebuah aplikasi atau mekanisme belanja daring yang bertujuan mempertemukan kebutuhan dapur MBG dengan pemasok lokal. Sistem ini diharapkan dapat memastikan bahwa belanja bahan baku tidak hanya terkonsentrasi pada perusahaan besar, tetapi juga memberikan kesempatan bagi petani, peternak, koperasi, dan pedagang di daerah. “Kita lagi buat semacam aplikasi bernama Loka MBG untuk memastikan semuanya berjalan baik. Jangan sampai dapur-dapur ini kemudian membeli dari tempat-tempat yang jauh atau dari korporasi-korporasi yang memang sudah besar. Presiden menginginkan bahwa ekonomi ini harus tumbuh, ekonomi harus bergerak, ekonomi harus berputar dan dari perputaran APBN yang besar dari anggaran MBG yang besar ini,” jelasnya.

BGN juga mendorong keterlibatan rekanan yang terverifikasi, mulai dari asosiasi peternak, koperasi peternak ayam dan susu, hingga asosiasi petani yang memasok beras dan sayuran. Sudaryono menekankan pentingnya membangun mekanisme yang menjaga keseimbangan harga untuk memastikan petani dan peternak memperoleh harga yang layak, sementara konsumen terlindungi dari kenaikan harga yang tidak wajar. Negara memiliki instrumen pengendalian harga seperti Harga Acuan Pemerintah (HAP) di tingkat produsen dan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat konsumen yang perlu diperhatikan dalam pengadaan bahan baku MBG. “Kalau terlalu tinggi kita turunkan sesuai dengan HET, kalau terlalu murah kita naikkan sesuai dengan HAP sehingga produsennya juga semangat untuk berproduksi, baik petani atau peternaknya, konsumennya juga tidak merasa dirugikan,” tegasnya.

Sudaryono mengakui bahwa rantai pasok bahan baku MBG masih memerlukan pembenahan untuk mengoptimalkan keterlibatan produsen lokal. Ia menyatakan bahwa BGN tidak bisa hanya mengandalkan pemeriksaan langsung ke beberapa dapur, melainkan harus membangun sistem yang prima untuk memastikan proses pengadaan berjalan lebih baik. “Saya sebagai Kepala BGN harus do something dong. Kan enggak bisa kita biarkan. Kalaupun kita sidak satu dua enggak akan selesai kita sidak 27.000 dapur. Jadi harus kita siapkan sistem yang prima,” pungkasnya.