JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, secara resmi mengumumkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta tahun 2027 sebesar Rp 6.136.941. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 7,1 persen atau Rp 407.065 dibandingkan UMP tahun sebelumnya yang berada di angka Rp 5.729.876.
Penetapan UMP Jakarta 2027 ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026. Kepgub tersebut telah ditandatangani oleh Pramono Anung pada Jumat (20/11/2026), setelah melalui proses pembahasan yang melibatkan Dewan Pengupahan DKI Jakarta.
“Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp 6.136.941,” ujar Pramono dalam keterangannya di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (20/11).
Pramono menekankan bahwa kenaikan UMP tahun ini lebih tinggi dibandingkan kenaikan pada tahun 2026 yang hanya mencapai 6,1 persen. Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan pengupahan yang berkeadilan, sembari tetap memperhatikan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.
“Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha,” imbuhnya.
Pembahasan UMP Melalui Mekanisme Tripartit
Proses pembahasan UMP Jakarta 2027 dilaporkan berlangsung intensif selama tiga hari. Meskipun batas akhir penetapan baru jatuh pada Sabtu (21/11), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama unsur serikat pekerja/buruh dan organisasi pengusaha berhasil mencapai kesepakatan lebih awal.
Pramono mengungkapkan bahwa seluruh pembahasan dilakukan melalui mekanisme tripartit, yang melibatkan perwakilan dari pemerintah, serikat pekerja atau buruh, serta organisasi pengusaha. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang adil bagi semua pihak.
“Alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan itu,” tuturnya.
Harapan Kesejahteraan Buruh dan Kelangsungan Usaha
Lebih lanjut, Pramono menyampaikan harapannya agar kenaikan upah minimum ini dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan para buruh di Ibu Kota. Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya keberlangsungan usaha para pengusaha agar tetap dapat beroperasi dengan baik di Jakarta.
“Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, tetapi tidak melupakan bagaimana pengusaha bisa tetap survive dan juga bisa berusaha dengan baik di Jakarta ini,” kata Pramono.
Ia mengakui adanya perbedaan usulan dari setiap pihak terkait nilai ‘alfa’ yang menjadi salah satu komponen perhitungan UMP. Namun, Pemprov DKI Jakarta mengambil jalan tengah untuk mencapai angka yang dianggap moderat oleh semua pihak, meskipun diakuinya tidak semua pihak akan sepenuhnya setuju.
“Begitu alfanya ditetapkan yang dianggap sangat moderat bagi semuanya walaupun pasti nggak semuanya setuju, pastilah. Tetapi alhamdulillah bisa selesai dan saya sudah menandatangani keputusan gubernur itu,” pungkasnya.









