Oase.id - Penanda masjid di Titikaveka, Rarotonga, Kepulauan Cook telah dihapus dari Google Maps. Penghapusan ini terjadi menyusul kekhawatiran masyarakat dan diskusi antara pemilik tanah dan orang yang mencantumkannya.

Situs tersebut, yang diberi label "Masjid Fatimah", memicu perdebatan baik yang mendukung maupun yang menentang pendirian masjid pertama di negara tersebut setelah penemuannya dan pelaporannya oleh Cook Islands News.

Meskipun Konstitusi Kepulauan Cook, khususnya Pasal 64(1), menjamin hak umat Islam untuk menjalankan agama mereka, hak ini dibatasi oleh Undang-Undang Pembatasan Organisasi Keagamaan tahun 1975, yang membatasi pengenalan agama baru hanya kepada empat agama yang diizinkan dalam ketentuannya.

Dalam Surat kepada Redaksi, agen tanah setempat Tere Carr mengatakan setelah berita ini sampai ke Rarotonga, pemilik tanah menghubunginya dan menyatakan penolakan mereka terhadap masjid yang berlokasi di tanah mereka, dan menanyakan apa yang dapat mereka lakukan terhadap hal itu.

Pencarian pada sertifikat tanah tersebut mengungkapkan bahwa hak sewa tempat tinggal telah diberikan kepada Etita Azam, seorang pemilik tanah dan seorang Muslim Kepulauan Cook, tetapi Google Maps menunjukkan bahwa rumah pribadinya adalah sebuah masjid.

Carr menghadiri sebuah pertemuan pada tanggal 21 November antara saudara perempuan Etita dan saudara iparnya, Mohammed Azam, pemimpin komunitas Muslim Rarotonga. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan kepadanya betapa tidak senangnya para pemilik tanah ketika mengetahui melalui surat kabar bahwa ada sebuah masjid di tanah mereka, katanya.

"Tuan Azam sangat menyesal telah menyinggung perasaan. Saya menjelaskan bahwa di Kepulauan Cook, semua tanah secara adat dimiliki dan diberikan oleh pemilik tanah untuk tujuan tertentu, dan bahwa tanah tersebut hanya dapat digunakan untuk tujuan tersebut kecuali pemilik tanah mengubah penggunaannya melalui proses Pengadilan," kata Carr.

"Saya menjelaskan bahwa masalahnya bukan karena dia dan keluarganya serta orang lain beribadah di rumahnya dan menjalankan agama mereka, karena itu adalah hak dasar mereka untuk melakukannya, tetapi dengan menyematkannya di GMR (Google Map) sebagai masjid, hal itu mengirimkan pesan palsu kepada dunia bahwa ada masjid yang sudah ada di Rarotonga, dan dengan melakukannya, hal itu mengubah penggunaan sewa tempat tinggal istrinya."

Carr mengatakan Azam sangat ramah dan meyakinkannya bahwa dia akan mempertimbangkan untuk mencabut pin yang menyatakan rumahnya sebagai masjid.

Carr, yang kembali dari luar negeri minggu lalu, mengatakan dia senang melihat pin yang mengidentifikasi rumah Azam sebagai masjid telah dicabut.

"Saya telah memberi tahu pemilik tanah yang khawatir dan mereka sangat senang," katanya. "Saya berharap ini mengakhiri masalah tentang masjid di Rarotonga, dan juga diskriminasi yang ditunjukkan kepada Tn. Azam dan keluarganya."

"Cook Islands News juga harus membalas dan melaporkan bahwa tidak ada masjid di Rarotonga."

Surat kabar tersebut menghubungi Tatiana Kautai, juru bicara komunitas Muslim di Kepulauan Cook, untuk meminta komentar tetapi tidak mendapat tanggapan hingga berita ini ditulis.

Masjid Fatimah Rarotonga menampung beragam kelompok penganut, termasuk warga Kepulauan Cook, Indonesia, Filipina, Fiji, dan India.

Minggu lalu, Menteri Kehakiman Vaine "Mac" Mokoroa mengatakan kepada surat kabar tersebut bahwa Masjid Fatimah Rarotonga dan dua denominasi belum terdaftar dan tidak boleh beroperasi sampai ia bertemu dengan Dewan Penasihat Agama (RAC) untuk membahas legalitasnya.

Ia dijadwalkan bertemu dengan Dewan pada hari Selasa minggu lalu. Surat kabar tersebut telah menghubungi Mokoroa untuk mendapatkan informasi terbaru tentang pertemuannya dengan Dewan.

Menteri Mokoroa sebelumnya mengatakan bahwa masjid tersebut belum terdaftar di pemerintah sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Pembatasan Organisasi Keagamaan tahun 1975. Undang-Undang tersebut membatasi pengenalan agama baru hanya pada empat agama yang diizinkan dalam Undang-Undang tersebut - Gereja Kristen Kepulauan Cook, Gereja Katolik Roma, Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, dan Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir. Menurut Undang-Undang tersebut, persetujuan harus diberikan oleh Menteri Kehakiman sebelum agama lain didirikan.

Pemimpin oposisi Tina Browne minggu lalu mengusulkan peninjauan segera dan menyeluruh terhadap Undang-Undang Pembatasan Organisasi Keagamaan tahun 1975.

Browne menekankan bahwa setiap diskusi atau tindakan yang diambil terkait Masjid Fatimah Rarotonga harus sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam Konstitusi kita, khususnya Pasal 64(1), yang menjamin kebebasan beragama, berbicara, berkumpul secara damai, dan berasosiasi.

Dia mengatakan bahwa Kepulauan Cook memiliki sejarah yang membanggakan dalam mengadvokasi hak asasi manusia melalui keanggotaannya di Commonwealth Parliamentary Association dan forum internasional lainnya.

"Sebagai legislator, adalah tugas kita untuk memastikan hukum kita mencerminkan komitmen ini dan tidak melanggengkan diskriminasi. Keberadaan masjid dan kelompok agama lainnya mencerminkan keragaman yang terus berkembang di negara kita, yang seharusnya dirayakan daripada dibatasi," katanya.

"Kami mendesak pemerintah untuk bekerja sama dalam reformasi legislatif yang penting ini untuk memastikan bahwa hak-hak semua warga Kepulauan Cook dilindungi sambil menjaga keharmonisan dalam komunitas kita."

(ACF)