Internasional

Putusan ICJ Kasus Rohingya: Implikasi bagi Gaza dan Standar Pembuktian Genosida

Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan Myanmar bersalah melakukan genosida terhadap Rohingya. Putusan bersejarah ini berpotensi menjadi preseden bagi kasus Gaza dan menetapkan standar pembuktian genosida.

Putusan ICJ Kasus Rohingya: Implikasi bagi Gaza dan Standar Pembuktian Genosida
Presiden Mahkamah, Yuji Iwasawa, membacakan putusan Mahkamah Internasional (ICJ) (Reuters)

Den Haag – Mahkamah Internasional (ICJ) PBB menjatuhkan putusan bersejarah yang menyatakan Myanmar bersalah melakukan genosida terhadap kelompok minoritas Muslim Rohingya. Putusan ini menandai pertama kalinya sebuah negara dinyatakan bertanggung jawab atas kejahatan genosida oleh pengadilan internasional dan berpotensi membawa dampak signifikan bagi kasus-kasus serupa, termasuk gugatan Afrika Selatan terhadap Israel terkait perang di Gaza.

Selama bertahun-tahun, komunitas internasional menyoroti tindakan keras militer Myanmar terhadap etnis Rohingya yang dimulai pada 2017, menyebabkan ribuan kematian dan memaksa lebih dari 700.000 orang lainnya mengungsi ke Bangladesh. Dalam putusannya, majelis hakim ICJ yang terdiri dari 15 negara menyimpulkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan niat untuk menghancurkan sebagian besar populasi Rohingya di Negara Bagian Rakhine.

Niat Lakukan Genosida dan Konvensi PBB

Konvensi Genosida PBB, yang ditandatangani pada 1948 sebagai respons terhadap Holocaust Nazi, mendefinisikan genosida sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, seluruh atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama. Kejahatan ini dianggap sebagai yang terberat terhadap kemanusiaan.

Membuktikan niat genosida merupakan tantangan besar dalam persidangan internasional. Hakim harus mengumpulkan bukti dengan standar yang sangat tinggi untuk menunjukkan adanya niat tersebut, terutama ketika tindakan pelaku tidak secara terang-terangan menunjukkan tujuan genosida seperti rezim Nazi. Hingga kini, hanya individu yang berhasil dituntut atas kejahatan genosida di pengadilan internasional, seperti yang terlibat dalam pembantaian di Rwanda dan Srebrenica.

Kasus Myanmar menjadi unik karena ICJ, yang hanya memiliki kewenangan mengadili negara, menyimpulkan bahwa negara tersebut melanggar Konvensi Genosida 1948. Sebelumnya, meskipun Serbia dinyatakan gagal mencegah pembunuhan di Srebrenica, ICJ tidak menemukan cukup bukti niat genosida pada negara tersebut.

Tindakan Brutal dan Bukti Penghancuran

Temuan ICJ menyebutkan bahwa tindakan brutal militer Myanmar pada 2017 menyebabkan sekitar 10.000 warga Rohingya tewas. Laporan tersebut juga mencatat adanya serangan oleh kelompok militan Rohingya Arsa menjelang Agustus 2017. Namun, pasukan keamanan Myanmar dituding membunuh ribuan warga sipil Rohingya yang berusaha melarikan diri.

Selain melakukan pembunuhan, Myanmar juga dituduh melakukan “penghancuran bukti secara luas”, termasuk membakar mayat dan gagal menyelidiki serta menghukum pelaku tindak pidana genosida. ICJ mengakui bahwa suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban jika tindakan aparatnya, atau individu/kelompok yang tindakannya dapat diatribusikan kepada negara, melanggar hukum internasional.

Dampak bagi Kasus Gaza dan Preseden Internasional

Putusan ICJ terhadap Myanmar berpotensi menjadi preseden penting bagi kasus-kasus genosida di masa depan, termasuk gugatan Afrika Selatan terhadap Israel terkait perang di Gaza. Gambia, yang mengajukan kasus terhadap Myanmar, memanfaatkan ketentuan dalam Konvensi Genosida yang memungkinkan negara peserta menggugat negara anggota lainnya, meskipun tidak ada warga negaranya yang menjadi korban langsung.

Ketentuan serupa digunakan oleh Afrika Selatan pada akhir 2023. Dalam gugatan tersebut, Afrika Selatan menuduh Israel melakukan genosida di Gaza. Israel membantah tuduhan itu, menyebutnya “sama sekali tidak berdasar”. Pada Januari, ICJ mengeluarkan perintah sementara yang meminta Israel mengambil langkah pencegahan genosida di Gaza, namun belum memutuskan apakah genosida benar-benar terjadi.

Para ahli hukum, seperti Philippe Sands KC, menyatakan bahwa putusan ICJ terhadap Myanmar menegaskan standar pembuktian genosida yang jelas. “Ini bukan berarti Mahkamah Internasional akan menyimpulkan bahwa telah terjadi genosida di Gaza. Namun, putusan ini berarti standar pembuktian kini telah ditegaskan dengan sangat jelas,” ujar Sands. Ia menekankan bahwa setiap kasus harus dinilai berdasarkan fakta-faktanya sendiri.

Aktivis hak-hak Rohingya, Yasmin Ullah, menyambut putusan tersebut sebagai “hari bersejarah bagi rakyat Rohingya”. Namun, ia mengingatkan bahwa keadilan sejati baru terwujud jika putusan ini mengubah kehidupan masyarakat, termasuk dengan pemberian reparasi dan pemulihan hak-hak Rohingya agar dapat pulang dengan aman dan bermartabat.

ICJ, yang bukan pengadilan pidana, bergantung pada Dewan Keamanan PBB dan tekanan politik internasional untuk menegakkan putusannya. Putusan ini diharapkan memberikan dorongan bagi upaya pencarian keadilan bagi korban genosida di seluruh dunia.