Internasional

ICJ Putuskan Myanmar Lakukan Genosida Terhadap Rohingya, Aktivis Sambut Baik

Mahkamah Keadilan Internasional (ICJ) menyatakan Myanmar terbukti melakukan genosida terhadap etnis Rohingya. Aktivis menyambut baik putusan bersejarah ini.

ICJ Putuskan Myanmar Lakukan Genosida Terhadap Rohingya, Aktivis Sambut Baik
ICJ menilai Myanmar terbukti melakukan genosida secara tersetruktur, terutama dalam operasi militer 2017 (Piroschka Van De Wouw/REUTERS)

Den Haag – Mahkamah Keadilan Internasional (ICJ), pengadilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam putusan bersejarah pada Kamis memutuskan bahwa Myanmar terbukti melakukan genosida terhadap minoritas Rohingya. Operasi militer brutal pada 2017 dinilai melanggar Konvensi Genosida. Pengadilan juga memerintahkan Myanmar untuk mengizinkan warga Rohingya yang mengungsi kembali ke tanah air mereka.

Presiden ICJ Yuji Iwasawa menyatakan, dengan putusan 9 berbanding 6, pengadilan menyimpulkan Myanmar “telah melakukan genosida terhadap kelompok Rohingya di negara bagian Rakhine utara, yang melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi Genosida.” Majelis hakim menolak pembelaan Myanmar yang menyatakan operasi 2017 adalah tindakan sah melawan pemberontak.

Iwasawa menambahkan, “pengadilan mendapati pasukan keamanan Myanmar membunuh ribuan warga sipil Rohingya, melakukan kekerasan seksual secara luas, tindakan kekerasan ekstrem terhadap anak-anak, serta menyerang warga Rohingya yang melarikan diri secara massal.” Putusan ini menjadi yang pertama kalinya pengadilan tertinggi PBB menyatakan suatu negara melakukan genosida.

Suasana setelah sidang berlangsung sangat emosional. Anggota komunitas Rohingya yang datang dari berbagai belahan dunia tampak saling berpelukan dan menangis haru. “Hari ini adalah hari besar bagi Rohingya, dan juga hari besar bagi semua kelompok tertindas di seluruh dunia yang selama ini diberi tahu bahwa penderitaan mereka tidak berarti dan tidak ada yang mau mendengar,” ujar Yasmin Ullah, seorang aktivis hak-hak Rohingya.

ICJ memerintahkan Myanmar memberikan reparasi, termasuk memungkinkan warga Rohingya kembali ke tempat tinggal mereka secara “aman, sukarela, dan bermartabat.” Myanmar juga diperintahkan untuk menyelidiki, mengadili, dan menghukum pelaku tindakan genosida, serta membayar kompensasi. Besaran kompensasi akan ditentukan dalam proses hukum selanjutnya. Bukti menunjukkan pasukan Myanmar membunuh sekitar 10.000 warga Rohingya.

Gambia, negara mayoritas Muslim di Afrika, mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional pada 2019. Negara tersebut meminta pengadilan menyatakan Myanmar melanggar Konvensi Genosida 1948, memerintahkan penghentian tindakan ilegal terhadap Rohingya, dan memastikan para pelaku dihukum.

Operasi kontra-pemberontakan yang dilancarkan militer Myanmar pada Agustus 2017 disebut sebagai “operasi pembersihan” sebagai respons terhadap serangan kelompok pemberontak Rohingya. Namun, operasi ini memicu tuduhan pemerkosaan massal, pembunuhan, serta pembakaran ribuan rumah oleh aparat keamanan.

Untuk menyatakan genosida, pengadilan harus menemukan adanya niat untuk menghancurkan kelompok Rohingya “secara keseluruhan atau sebagian.” Saat ini, sekitar 1,2 juta pengungsi Rohingya tinggal di Bangladesh dalam kondisi sulit di kamp-kamp padat.

Putusan Mahkamah Internasional bersifat final dan mengikat secara hukum. Namun, pengadilan tidak memiliki mekanisme penegakan langsung selain melaporkan ketidakpatuhan kepada Dewan Keamanan PBB. Sebelumnya, pada 2007, Mahkamah Internasional menyatakan Serbia melanggar kewajiban mencegah genosida dalam pembantaian Srebrenica.

Putusan ICJ ini berpotensi memengaruhi kasus genosida lainnya yang sedang ditangani, termasuk tuduhan Afrika Selatan terhadap Israel terkait konflik Gaza, dan tuduhan Ukraina terhadap Rusia terkait invasi.

“Putusan bersejarah Mahkamah Internasional merupakan pengakuan yang telah lama dinantikan atas penderitaan yang dialami Rohingya akibat tindakan militer Myanmar. Putusan ini juga menjadi preseden penting bagi para korban genosida dan kejahatan berat lainnya di seluruh dunia dalam perjuangan mereka mencari keadilan,” kata Maria Elena Vignoli, penasihat senior keadilan internasional di Human Rights Watch.