Oase.id - Gedung Putih mengumumkan pada hari Kamis apa yang disebutnya strategi nasional untuk melawan Islamofobia. Sementara itu, kelompok advokasi hak-hak Muslim mengatakan strategi tersebut "terlalu sedikit dan terlambat."

Sebagai tanggapan, Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) mengeluarkan pernyataan yang menyatakan kekecewaannya dengan waktu dan dampak strategi tersebut.

"Meskipun kami dan banyak Muslim Amerika biasanya menyambut baik strategi nasional untuk memerangi Islamofobia, dokumen Gedung Putih yang telah lama tertunda itu terlalu sedikit dan terlambat," kata kelompok itu.

Mereka berpendapat bahwa dokumen itu gagal mengatasi program federal yang melanggengkan diskriminasi anti-Muslim, seperti daftar pantauan federal, dan tidak mengatasi apa yang mereka lihat sebagai pendorong utama kefanatikan anti-Muslim: "genosida yang didukung AS di Gaza."

"Presiden Biden tidak dapat secara kredibel mengklaim peduli terhadap Muslim atau Islamofobia sementara pada saat yang sama mendukung penghancuran masjid oleh pemerintah Israel, penodaan Al-Quran, dan pembunuhan massal terhadap penduduk yang sebagian besar Muslim. Dengan mendukung kejahatan perang Netanyahu, Presiden Biden sayangnya telah menjadi pembunuh massal umat Muslim," demikian bunyi pernyataan tersebut.

Meningkatnya Islamofobia: Kelompok HAM

Mereka mendesak Biden untuk memaksa mengakhiri perang di Gaza sebagai cara paling efektif untuk mengurangi Islamofobia sebelum meninggalkan jabatannya. Perang Israel di Gaza sejak Oktober tahun lalu telah merenggut nyawa lebih dari 44.830 orang di Gaza, sebagian besar wanita dan anak-anak.

Perang genosida tersebut juga telah menyebabkan lonjakan kejahatan kebencian anti-Muslim di negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat.

Dari Januari hingga Juni 2024, CAIR mencatat 4.951 pengaduan bias secara nasional, meningkat 69 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. Laporan hak-hak sipil mereka tahun 2024, berjudul "Fatal: Kebangkitan Kebencian Anti-Muslim," mendokumentasikan 8.061 pengaduan, jumlah tertinggi dalam 30 tahun sejarah organisasi tersebut. Hampir setengah dari pengaduan ini dilaporkan dalam tiga bulan terakhir tahun 2023.

(ACF)