Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menggelar audiensi dengan aliansi pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI). Dalam pertemuan tersebut, koordinator FDTOI, Yos Shanto, menyampaikan keluhan terkait kebijakan potongan komisi sebesar 8%.
Yos Shanto menjelaskan bahwa sebelumnya, dengan potongan komisi sebesar 20%, para pengemudi menerima berbagai bentuk manfaat. Manfaat tersebut meliputi alokasi untuk promo dan ‘back up’ order fiktif. Namun, sejak kebijakan potongan maksimal 8% berlaku per 1 Juli 2026, yang sebelumnya sekitar 20%, dampaknya terasa berbeda bagi para pengemudi.
Kebijakan potongan komisi ojol maksimal 8% ini telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Ojol, beserta ketentuan tarif dari Kementerian Perhubungan. Yos Shanto mengungkapkan bahwa pengurangan potongan komisi ini justru berdampak pada berkurangnya jumlah pesanan.
“Saat ini dengan berkurangnya potongan ya, dari 20% menjadi 8%, begitu, ya, itu banyak program aplikator yang secara langsung tereduksi. Dan ini berdampak terhadap orderan menjadi lebih sepi karena promonya hilang, Pak,” ujar Yos Shanto saat audiensi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Menyikapi kondisi tersebut, FDTOI berharap agar DPR, khususnya pimpinan seperti Dasco, dapat mengakomodir keluhan ini. Para pengemudi ojol mendesak adanya evaluasi terhadap perubahan kebijakan potongan komisi tersebut. Mereka merasa bahwa meskipun secara kasat mata tampak menjanjikan, implementasi kebijakan ini belum berjalan maksimal di lapangan.
“Kami berharap mudah-mudahan ada evaluasi, Pak, ke depan. Karena penerapan potongan ini mungkin secara kasat mata tampak menjanjikan, tetapi fakta di lapangan, fakta di lapangan kami selaku pelaku, itu belum berjalan maksimal,” tutur Yos Shanto.
Menanggapi keluhan tersebut, Sufmi Dasco Ahmad sempat menghubungi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi untuk memberikan perhatian khusus kepada aliansi ojol. Dasco menjelaskan bahwa pengaturan tarif makanan dan barang bagi pengemudi ojol kini berada di bawah koordinasi Kominfo. Ia meminta agar aliansi pengemudi ojol dilibatkan dalam diskusi dan koordinasi mengenai pengaturan tersebut ke depannya.









