Internasional

Myanmar Dinyatakan Bersalah Lakukan Genosida Terhadap Rohingya oleh Mahkamah Internasional

Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag menyatakan Myanmar bersalah melakukan genosida terhadap etnis Rohingya, menandai putusan bersejarah dalam hukum internasional.

Myanmar Dinyatakan Bersalah Lakukan Genosida Terhadap Rohingya oleh Mahkamah Internasional
Imigran etnik Rohingya asal Myanmar terdampar di Pantai Lamreh, Aceh Besar (Foto: Antara Foto/Irwansyah Putra)

Den Haag – Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, Belanda, telah mengeluarkan putusan bersejarah yang menyatakan Myanmar bersalah melakukan genosida terhadap kelompok minoritas Rohingya. Keputusan ini menjadi yang pertama kali sebuah negara dinyatakan bersalah atas kejahatan genosida oleh pengadilan internasional.

Dalam kesimpulannya, Hakim Yuji Iwasawa menyatakan bahwa Myanmar terbukti memiliki “niat untuk memusnahkan” sebagian besar populasi Rohingya. Myanmar juga dinilai melakukan “penghancuran bukti secara ekstensif” serta gagal dalam menyelidiki, menuntut, dan menghukum pelaku tindak pidana genosida.

Meskipun demikian, putusan ICJ ini bersifat simbolis dan tidak serta-merta menjamin kepulangan etnis Rohingya ke tanah kelahiran mereka dengan aman. Tidak ada mekanisme penegakan hukum yang memungkinkan penahanan jenderal-jenderal Myanmar secara langsung melalui ICJ, yang mengadili negara, berbeda dengan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang menyidang individu.

Namun, putusan genosida ini dapat memberikan tekanan hukum dan diplomatik yang signifikan untuk proses pidana terpisah serta seruan penegakan hukum melalui Dewan Keamanan PBB. Pada tahun 2017, aksi militer Myanmar dilaporkan menewaskan ribuan orang Rohingya, memaksa lebih dari 700.000 orang lainnya melarikan diri ke Bangladesh.

Sejak Konvensi Genosida ditandatangani pada tahun 1948 pasca-tragedi Holocaust Nazi, puluhan individu telah dituntut dan dihukum atas kejahatan genosida dalam berbagai konflik. Namun, kasus Myanmar ini menandai pertama kalinya sebuah negara dinyatakan bersalah oleh pengadilan internasional.

Arsalan Suleman, pengacara yang memimpin tim hukum Gambia dalam perkara melawan Myanmar di ICJ, sebelumnya menyatakan bahwa putusan ini akan sangat bersejarah apabila Gambia memenangkan kasus tersebut. “Putusan itu akan menghidupkan kembali semangat Konvensi Genosida 1948 dan memperkuat gagasan tentang akuntabilitas hukum internasional terhadap kejahatan yang dilakukan oleh suatu negara,” ujarnya.

Myanmar Merespons Putusan ICJ

Pemerintah Myanmar secara resmi membantah tuduhan pembersihan etnis maupun genosida. Mereka bersikeras bahwa tindakan yang dilakukan semata-mata merupakan respons terhadap aksi teror oleh kelompok militan Rohingya, yang mereka sebut sebagai “operasi pembersihan” militer.

Menanggapi putusan ICJ, juru bicara kepresidenan Myanmar, Khaing Khaing Soe, menyebutnya “tidak adil.” Ia menyatakan, “Negara kami dituduh secara tidak adil.” Khaing juga menekankan bahwa putusan tersebut tidak bulat, mengingat ada sembilan suara yang mendukung dan enam suara menolak dari 15 hakim ICJ.

“Jadi ini bukan keputusan yang bulat,” imbuhnya. “Menurut saya, putusan ini tidak adil,” tegas Khaing dalam konferensi pers di Naypyitaw.

Namun, ICJ menolak argumen Myanmar mengenai operasi penumpasan pemberontakan. Mahkamah menyatakan, “Tidak ada bukti di hadapan Mahkamah yang menunjukkan bahwa, dalam pelaksanaan operasi pembersihan tersebut, Myanmar membedakan antara warga sipil dan pihak yang diduga sebagai petempur (Rohingya).” Putusan ini dijatuhkan tujuh tahun setelah kasus tersebut diajukan oleh Gambia ke ICJ, menandai kali keempat sejak Holocaust Nazi sebuah pengadilan internasional memutuskan ambang batas hukum untuk membuktikan terjadinya genosida telah terpenuhi.