Jakarta – Anggota Panitia Ad Hoc MPR RI, Ahmad Irawan, menyatakan bahwa pihaknya tengah mengkaji catatan yang disampaikan oleh mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md terkait batas waktu pelaksanaan sidang pemilihan wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Menurut Irawan, prinsip utama dalam pengisian kekosongan jabatan wapres mengacu pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut mengatur bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih wapres paling lambat 60 hari setelah kekosongan terjadi.
“Sebenarnya yang paling prinsip mengenai tenggang waktu pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang menentukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari MPR RI menyelenggarakan sidang untuk memilih salah satu dari 2 (dua) nama yang diusulkan oleh Presiden,” kata Irawan kepada wartawan pada Sabtu (21/11/2026).
Irawan, yang juga merupakan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, menambahkan bahwa catatan Mahfud mengenai ketentuan waktu 14 hari kerja setelah nama calon wakil presiden (cawapres) diserahkan akan menjadi bahan penting dalam pembahasan Panitia Ad Hoc. Catatan tersebut rencananya akan menjadi pokok bahasan dalam rapat gabungan.
“Nanti pendapat seperti yang disampaikan Pak Mahfud kami pelajari di Panitia Ad Hoc yang memiliki tugas untuk merumuskan mekanisme dan teknis pemilihan Wakil Presiden. Hal tersebut juga akan jadi pokok bahasan dalam rapat gabungan,” ujarnya.
Meskipun demikian, Irawan memastikan bahwa jadwal sidang paripurna MPR yang rencananya digelar pada 9 Desember mendatang untuk pemilihan wapres belum mengalami perubahan. Catatan dan tafsir Mahfud akan tetap dipertimbangkan dalam rapat gabungan tersebut. “Yang prinsip sidang pemilihan tidak melewati tenggang waktu 60 hari,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa MPR akan mencermati secara cermat prosedur pengisian kekosongan jabatan wapres agar seluruh pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “MPR pasti akan memperhatikan secara cermat dan saksama prosedur pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden,” imbuhnya.
Catatan Mahfud Md
Sebelumnya, Mahfud Md menyampaikan analisisnya bahwa MPR mungkin tidak dapat menggelar sidang pergantian wakil presiden pada 9 Desember 2026 jika Presiden terpilih belum mengirimkan dua nama calon wapres pengganti Gibran pada Kamis (19/11/2026). Mahfud merujuk pada aturan yang mengharuskan nama pengganti wapres diserahkan 14 hari kerja sebelum sidang MPR.
Mahfud menyampaikan analisisnya melalui akun X-nya @mohmahfudmd. Ia berharap persoalan tenggat waktu ini mendapat perhatian serius dari Presiden terpilih dan Pimpinan MPR RI. “Kepada Yang terhormat Presiden RI dan Pimpinan MPR RI. Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026,” kata Mahfud.
Mahfud membeberkan bahwa berdasarkan Undang-Undang MD3 dan Tatib MPR, pengajuan calon pengganti wapres diajukan paling lambat 14 hari sebelum sidang MPR dilaksanakan. Ia menekankan bahwa yang dimaksud adalah hari kerja, bukan hari kalender.
Oleh karena itu, ia menyarankan agar Sidang MPR ditunda menjadi 14 hari kerja terhitung sejak MPR menerima dua nama calon wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka. Ia menjelaskan mekanisme tersebut dengan contoh: jika Presiden terpilih menyampaikan nama calon wapres pada hari Kamis (20/11/2026), maka Sidang MPR seharusnya ditunda menjadi tanggal 10 Desember 2026, dengan perhitungan mundur dalam 14 hari kerja. “Sehingga jika Presiden menyampaikan nama begitu pulang dari RRC maka harus dihitung mundur 14 hari kerja sejak penyerahannya,” tutur dia.









